Telah 100 hari pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bekerja. Diawali ketika Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahad, 20 Oktober 2024, pagi, untuk mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029.
Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan para Menteri dan Wakil Menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menamakan kabinet (dewan menteri) yang ia pimpin itu “Kabinet Merah Putih”. Keesokan harinya, Senin, (21/10/2024), Presiden resmi melantik para pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih. Terdapat 48 menteri (terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis), 55 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga yang dilantik di hari itu.
Kini, rangkaian berita di media massa mulai banyak mengangkat tema perbincangan di seputar kinerja pemerintah setelah 100 hari berjalan. Terkait tema 100 hari kinerja pemerintah itu, lembaga survei Indikator Politik merilis hasil riset mereka tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah setelah 100 hari bekerja. Survei tersebut digelar pada 16 sampai 21 Januari 2025. Terdapat 1.220 orang responden yang mereka pilih dari seluruh provinsi di Indonesia dengan simple random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, dengan margin of error + 2,9% dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95%. Indikator Politik juga melakukan quality control setelah proses pengumpulan data tersebut. Mereka menyebut, quality control terhadap hasil wawancara dilakukan oleh supervisor secara random sebesar 20% dari total sampel, dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Di dalam proses quality control itu tidak ditemukan kesalahan berarti.
M Hanif Nurrohman
Ketika ditanya tentang keadaan ekonomi nasional sekarang pada umumnya, sebagian besar (47,8%) responden menjawab “sedang”; 28,2% menjawab “baik”; 20,8% menjawab “buruk”; serta “sangat baik” dan “sangat buruk” masing-masing 1,4% dan 1,6%. Sedangkan saat ditanya tentang keadaan politik nasional sekarang pada umumnya, responden yang menjawab “sedang” sebanyak 42,0%; sejumlah 40,2% menjawab “baik”; yang menjawab “buruk” sejumlah 9,8%; dan 5,4% menyatakan “tidak tahu/tidak jawab”. Lantas, Ketika ditanyakan tentang keadaan keamanan di negara kita pada umumnya sekarang, mayoritas (60,5%) menyatakan “baik”; 24,7% menyatakan “sedang”; 8,3% menyatakan “buruk”; 5,9% menjawab “sangat baik”; dan 0,4% menjawab “sangat buruk”.
Kondisi penegakan hukum juga lebih banyak dinilai baik. Sejumlah 41,8% responden mengatakan kondisi penegakan hukum saat ini “baik”; 30,0% mengatakan “sedang”; 19,8% menjawab “buruk”; 2,9% menjawab “sangat baik”; dan 2,5% menjawab “sangat buruk”. Demikian pula dengan pemberantasan korupsi yang lebih banyak dinilai responden sebagai baik. Sebanyak 36,5% menjawab “baik”; 25,1% menjawab “sedang”; 22,8% menjawab “buruk”.
Yang menarik, ketika para responden diajukan pertanyaan “secara umum, apakah sejauh ini ibu/bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali kerja Presiden Prabowo Subianto?”, hasilnya adalah 65,8% responden merasa “cukup puas”. Sedangkan 13,5% menjawab “Sangat Puas”; 16,3% menjawab “kurang puas”; yang menjawab “tidak puas sama sekali” sebanyak 0,6%; dan “tidak tahu/tidak jawab sebanyak 3,8%.
Litbang Kompas juga telah merilis survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, kepuasan atas hasil kerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama itu mencapai 80,9% dan dan 19,1% menjawab tidak puas. Survei Litbang Kompas itu dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95%, margin of error + 3,10%, penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.
Jadi, secara umum memang masyarakat Indonesia terlihat cukup puas dengan kinerja pemerintah di 100 hari pertama mereka. Memang, hasil survei itu tidak otomatis mencermin hasil kerja yang gemilang dari pemerintah. Sebab, terlalu dini untuk menilai hasil kerja hanya dengan melihat kinerja 100 hari pertama. Hasil kerja secara utuh tentu saja baru bisa dinilai setelah pemerintah menuntaskan seluruh masa bakti mereka. Kinerja di 100 hari secara umum baru menunjukkan pondasi dan arah program pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ini. Selamat bekerja.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
