Di penghujung tahun 2024, tepatnya pada 31 Desember, sejumlah guru besar yang tergabung dalam Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Surat itu menyoroti kondisi kesehatan Indonesia yang dinilai mengalami penurunan. Lewat surat itu, mereka juga menyampaikan isu-isu mendesak yang butuh perhatian negara.
Terkait kondisi Kesehatan Indonesia itu, beberapa organisasi di bidang kesehatan dan seorang guru besar secara mandiri juga telah mengambil langkah hukum, yang mendapat dukungan luas, baik dari kalangan medis maupun non-medis.
Salah satu isu yang diangkat dalam dua langkah tersebut adalah tentang ketidakharmonisan hubungan antara Menteri Kesehatan dengan para praktisi di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis dan organisasi profesi. Disharmoni karena perbedaan pandangan yang berkepanjangan itu dinilai merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi ini semakin menjadi perhatian publik setelah isu-isu tersebut tersebar luas di media sosial dan mendapatkan respon dari berbagai pihak.
Krisis Kesehatan dan Tantangannya
Salah satu respon itu berupa pembahasan dalam seminar dan forum ilmiah lain. Misalnya di dalam webinar Forkom IDI yang diselenggarakan pada Ahad, 5 Januari 2025. Kali ini, webinar yang secara rutin diadakan Forkom IDI itu mengangkat tema “Krisis Kesehatan dan Tantangannya”.
M Hanif Nurrohman
Salah satu pandangan kritis yang disampaikan dalam webinar tersebut diutarakan oleh Prof. DR. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D., Sp.BS. Ia mengungkapkan tentang kepemimpinan berbasis keahlian yang dinilai semakin menghilang. Zainal juga menjelaskan tentang hal yang ia sebut “Hilangnya Moral Profesi dan Disorientasi Leadership”. Ada beberapa poin utama hal tersebut, yaitu:
- Moral Profesi Digantikan oleh Moral Bisnis: Pelayanan kesehatan berubah menjadi bisnis yang memandang pasien sebagai obyek industri rumah sakit.
- Moral Kolaborasi Berganti dengan Moral Akuisisi: Pengelolaan pendidikan SDM kesehatan oleh Dikti dan Kolegium Profesi dinilai mengabaikan peran organisasi profesi.
- Mutu Praktik Profesi Tergantikan oleh Testimoni Petinggi: Praktik kesehatan lebih banyak berdasarkan testimoni dibandingkan bukti ilmiah (EBM).
- Disorientasi Prioritas: Fokus kesehatan promotif dan preventif melalui Puskesmas tergeser oleh pembangunan rumah sakit vertikal dengan alat-alat canggih yang diragukan manfaatnya untuk masyarakat luas.
- Kejujuran Menteri Kesehatan Dipertanyakan: Informasi terkait teknologi genomik dinilai kurang transparan, termasuk potensi bahaya kebocoran data genomik rakyat Indonesia.
Fitya Nabila Rabbani
Krisis Moral Profesi dan Data Pasien
Prof. Zainal juga menyoroti ketimpangan layanan pasien di Rumah Sakit Vertikal (RSV). Ia menyebut, pada Desember 2024, antrean rawat inap di salah satu rumah sakit mencapai 2.278 pasien, mayoritas (99,98%) adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan 750 di antaranya merupakan penerima bantuan iuran (PBI). Ironisnya, alih-alih memrioritaskan pasien JKN, RSV justru diarahkan untuk mengutamakan layanan pasien umum dan VVIP sesuai instruksi Menteri Kesehatan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran moral profesi menuju moral bisnis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pelayanan kesehatan rakyat.
Surat terbuka dan berbagai kritik yang disampaikan tersebut menggambarkan krisis yang melanda sektor kesehatan Indonesia. Maka, diperlukan solusi strategis dan kepemimpinan yang berorientasi pada etika profesi serta kebutuhan masyarakat untuk memerkuat ketahanan kesehatan bangsa. Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi untuk mengatasi tantangan ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
