Semua Artikel Menarik di Rubrik Nasional - Sabili.id (Page 9)
Artikel Terbaru

Potensi DPR Membuat UU Baru Berhadapan dengan Putusan MK
DPR bersama pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang baru yang berstatus setara dengan putusan MK. Bukan menganulir putusan MK.
Artikel Lainnya
Sekjen Partai Gerindra Bacakan Deklarasi Dukungan KIM Plus terhadap RK-Suswono
Pembacaan deklarasi para pemimpin partai politik KIM Plus mendukung Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta dibacakan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Ditanda tangani oleh sekjen dari tiap-tiap partai pendukung.
Peringati Hari Konstitusi, ARI-BP Gelar Aksi Konstitusi Anti Penjajahan
Massa aksi datang sejak pukul 7.00 WIB pagi dari sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga ikut dalam Aksi Bela Palestina itu. Mereka membawa berbagai poster.
IDEAS Tanggapi Pidato Kenegaraan Jokowi: Proyek Infrastruktur Tak Signifikan Kurangi Kemiskinan
IDEAS menanggapi pidato kenegaraan tersebut, khususnya terkait prestasi pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.
Di HUT ke-79 Republik Indonesia, Haedar Nashir Ajak Seluruh Warga Bangsa Melakukan Refleksi
Pancasila niscaya menjadi praktik hidup berbangsa dan bernegara yang luhur dan utama. Wujudkan dan praktikkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata.
KAMMI DIY Nilai Peraturan Paskibraka Lepas Jilbab sebagai Diskriminatif
KAMMI DIY menilai, pernyataan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menunjukkan bahwa lewat Peraturan Nomor 35 Tahun 2024 yang dikeluarkan itu, BPIP telah berlaku diskriminatif.
JATTI Nilai Aturan BPIP Soal Pelepasan Hijab Anggota Putri Paskibraka Nasional Itu Mengada-Ada
JATTI menilai, aturan pelepasan hijab bagi anggota PASKIBRAKA Muslimah yang dikeluarkan BPIP adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
IKN dan Diskriminasi Peserta Paskibraka untuk Melepaskan Jilbab dalam Pengukuhannya
Tindakan pemaksaan kepada peserta PASKIBRAKA perempuan untuk melepas jilbabnya adalah pelanggaran hukum, konstitusi, HAM, sekaligus melanggar hukum Allah Swt.