Semua Artikel Menarik di Rubrik Politik - Sabili.id

Beberapa massa yang lain saling bantu untuk membuat batas kecil agar orang-orang yang lalu lalang di sekitar mereka tidak melewati orang yang sedang shalat.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, sendiri telah menyatakan pihaknya ikut putusan MK berkaitan dengan perubahan aturan dalam UU Pilkada.

Juru bicara aksi, Ali Firman, mengatakan, aksi di depan Gedung MK tersebut dilakukan koalisi para guru besar, akademisi, mahasiswa, dan aktivis. Tujuannya untuk mendukung keputusan MK.

Menurut Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, seharusnya DPR menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk MK. Sehingga, DPR tidak semestinya berseberangan, berbeda, apalagi menyalahi keputusan MK.

Di mata para sekutunya, Jokowi adalah pemimpin yang tahu bagaimana memberikan perlindungan dan memastikan kelangsungan kekuasaan mereka.

DPR bersama pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang baru yang berstatus setara dengan putusan MK. Bukan menganulir putusan MK.

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024, menyebutkan, syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon cagub dan cawagub adalah memperoleh suara sah dari 6,5 % hingga 10 %.