Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11/2024), menjadi tonggak baru bagi kebijakan peningkatan kesejahteraan guru. Di dalam pidatonya di Puncak kegiatan Peringatan Hari Guru Nasional itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer non-ASN. Saat itu, Prabowo mengatakan, gaji guru yang berstatus ASN akan dinaikkan sebesar satu kali gaji pokok. Sedangkan tunjangan profesi guru Non-ASN akan naik menjadi 2 Juta Rupiah.
“Kita telah tingkatkan anggaran kesejahteraan guru yang berstatus PNS dan PPPK dan guru-guru Non ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesi ditingkatkan jadi dua juta Rupiah per bulan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Tercatat, setidaknya ada empat kabar baik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo buat para guru mulai tahun 2025. Yaitu Kenaikan tunjangan sertifikasi baik untuk guru ASN maupun Non-ASN; Peningkatan kuota menjadi 806.486 peserta untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG); Bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1; serta Bantuan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi.
Menanggapi hal yang disampaikan Presiden tersebut, Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menyampaikan tiga catatan penting terhadap rencana pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru yang akan dimulai tahun depan. Hal itu dikemukakan Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, Sabtu (30/11/2024).
“Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik, tetapi harus disertai dengan kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar, terutama soal data, kesenjangan kesejahteraan, dan skema pendapatan guru,” kata Agung Pardini.
M. Hilal Tri Anwari
Catatan Pertama: Perbaikan Data Guru
Menurut Agung, perbaikan data guru secara holistik dan komprehensif adalah prioritas pertama dan utama yang harus segera dilakukan. IDEAS menemukan, data mengenai populasi guru masih berbeda-beda antara sumber resmi yang satu dengan sumber resmi yang lain. Padahal, data tersebut dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah.
“Data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Misalnya, berdasarkan data Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan BPS, jumlah guru berkisar antara 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Bahkan, angka ini jauh berbeda dari target pemerintah untuk 2025 yang hanya menyebut 1,93 juta guru bersertifikasi,” jelasnya.
IDEAS mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru non-ASN yang belum tersertifikasi. “Pendataan ini penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer, yang setara 56% dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD, 275,2 ribu guru SMP, dan 278,2 ribu guru MI,” jelasnya.
Catatan Kedua: Rasa Keadilan bagi Seluruh Guru
Catatan kedua, Agung menyoroti pentingnya membangun rasa keadilan bagi seluruh guru di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan kesenjangan kesejahteraan akibat status kepegawaian. “Kesenjangan ini masih menjadi masalah besar, padahal berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2017, beban kerja guru tetap sama tanpa memandang status kepegawaiannya,” katanya.
Agung mencontohkan, guru ASN akan mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan tunjangan guru non-ASN hanya meningkat menjadi 2 juta Rupiah. Sementara itu, guru ASN PPPK diperkirakan menerima tunjangan senilai rata-rata satu kali gaji pokok yang lebih tinggi dibandingkan guru non-ASN tersertifikasi.
M. Hilal Tri Anwari
“Tambahan ini menunjukkan langkah ke arah yang benar, tetapi belum cukup untuk mengatasi ketimpangan yang ada,” tegas Agung.
Catatan Ketiga: Kejelasan Skema Pendapatan Guru PPPK Paruh Waktu
Catatan ketiga, IDEAS meminta pemerintah segera memerjelas skema pendapatan bagi guru PPPK paruh waktu. Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 juga dijelaskan bahwa pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Saat ini, skema tersebut masih belum memiliki turunan hukum dan petunjuk teknis yang jelas, meski pun PPPK paruh waktu sudah dijelaskan akan memiliki NIP nasional yang dikelola oleh BKN,” ujar Agung.
Berdasarkan informasi resmi yang diolah IDEAS, menaikkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang akan mencapai 81,6 triliun Rupiah pada 2025, atau naik sekitar 16,7 triliun Rupiah dari tahun sebelumnya, bukan hal yang mengejutkan. “Kenaikan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dari rencana penambahan anggaran tahun 2025 Kemendikbud Ristek dan Kemenag yang telah disusun di akhir era pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap Agung.
Namun terlepas dari hal itu, komitmen untuk memerbaiki kesejahteraan dan kualitas guru harus terus didukung. Agung menegaskan bahwa kesejahteraan adalah kunci utama peningkatan profesionalisme guru.
“Tanpa kesejahteraan yang cukup, sulit bagi guru untuk menjalankan peran mereka sebagai pendidik yang kompeten. Selain mencukupi kebutuhan hidup, guru juga perlu terus mengembangkan kapasitas, baik dalam keterampilan mengajar, penguasaan teknologi, hingga kepemimpinan dan manajemen sekolah,” pungkasnya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
