3 Prajurit TNI Gugur oleh Serangan Israel: Indonesia di Persimpangan Kedaulatan dan Krisis Energi

Senin, 30 Maret 2026, Sekretaris Jenderal PBB mengonfirmasi kabar memilukan dari markas besar PBB di New York. Tiga prajurit terbaik TNI yang tengah menjalankan misi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB gugur di Lebanon Selatan. Peristiwa ini menjadi sangat serius karena fakta menunjukkan mereka gugur akibat serangan pasukan Israel. Ini bukan sekadar insiden medan konflik, melainkan serangan terhadap personel UNIFIL yang dilindungi hukum internasional. Antonio Guterres secara terbuka mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Bagi Indonesia, gugurnya prajurit TNI di tangan Israel bukan hanya kehilangan personel militer, melainkan pukulan telak bagi wibawa negara. Peristiwa ini memicu kemarahan publik berskala besar, mendorong sentimen anti-Israel di dalam negeri mencapai titik didih. Dalam konteks politik domestik, tekanan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi tak terelakkan. Publik tidak lagi puas dengan pernyataan diplomatik normatif; muncul dorongan kuat agar pemerintah mengambil langkah konkret demi kehormatan prajurit.

Namun, pemerintah menghadapi kompleksitas geopolitik yang pelik. Israel adalah sekutu terdekat Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, Indonesia saat ini berada dalam satu wadah yang sama dengan Israel, yakni Board Of Peace (BOP) yang dipimpin oleh Donald Trump. Posisi ini membuat setiap langkah Indonesia menjadi dilematis, karena setiap sikap berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan dalam konfigurasi geopolitik yang kian memanas.

Di saat yang sama, ancaman tidak hanya datang dari isu kedaulatan, tetapi juga dari aspek fundamental: ketahanan energi. Dua tanker Pertamina hingga kini masih tertahan di Teluk Persia, tidak mampu melanjutkan pelayaran melewati Selat Hormuz. Iran secara terbuka memberi sinyal bahwa hanya negara "sahabat" yang diperbolehkan melintasi jalur strategis tersebut. Hal ini membuat posisi Indonesia semakin problematis. Apakah Indonesia masih dipandang sebagai sahabat oleh Teheran, atau justru mulai dilihat sebagai bagian dari sekutu Washington? Meski status kapal Indonesia dikabarkan telah mendapat "lampu hijau", faktanya kapal-kapal tersebut tetap belum bisa melintas.

Langkah Iran menahan tanker Pertamina dapat dibaca sebagai bentuk tekanan halus (soft pressure). Iran memahami ketergantungan energi Indonesia dan tengah membaca arah kebijakan luar negeri Jakarta yang tampak semakin mendekat ke Amerika Serikat. Pernyataan Duta Besar Iran di Jakarta yang menyebut Indonesia sebagai "saudara tua"—mengingat posisi Indonesia sebagai Ketua D-8—bukan sekadar diplomasi basa-basi. Ada ekspektasi agar Indonesia menunjukkan iktikad baik secara konkret dengan mengutuk serangan Amerika dan Israel terhadap Iran.

Namun, keberadaan Indonesia dalam BOP membuat pemerintah cenderung menahan diri. Presiden Prabowo sendiri baru menyampaikan ucapan duka atas wafatnya Ali Khamenei secara terlambat, sehingga tidak cukup meredam persepsi bahwa Indonesia sedang menjaga jarak dari Iran.

Tekanan kian menghimpit seiring melonjak harga energi global. Harga minyak dunia kini menembus US$116 per barel. Dalam konteks APBN, setiap kenaikan US$1 per barel memberikan tambahan beban sekitar Rp6,8 triliun. Dengan kenaikan drastis ini, pemerintah harus menanggung beban tambahan hingga ratusan triliun rupiah. Krisis energi bukan lagi ancaman abstrak, melainkan guncangan nyata terhadap stabilitas fiskal. Konsekuensinya, pemerintah dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah siap melakukan penyesuaian, terutama jika Presiden tetap enggan mengintervensi anggaran program Makan Bergizi Gratis?

Indonesia benar-benar terjepit di dua front: krisis martabat akibat gugurnya prajurit dan ancaman "kiamat energi" akibat ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu konflik. Dilema ini semakin meruncing menjelang KTT D-8 pada April mendatang. Dengan tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity”, Indonesia diharapkan memimpin solidaritas negara-negara Muslim. Namun, mampukah Indonesia bicara soal solidaritas jika gagal bersikap tegas atas kematian prajuritnya sendiri? Bagaimana Indonesia bisa mendorong kemakmuran bersama jika ketahanan energinya terancam?

Kedekatan Presiden Prabowo dengan Donald Trump memang terlihat harmonis, namun hubungan tersebut berbasis kepentingan, bukan aliansi strategis yang setara. Indonesia lebih tepat diposisikan sebagai junior allies dalam orbit kekuatan besar. Sementara itu, Trump telah menunjukkan keberpihakan mutlak kepada Benjamin Netanyahu. Pengerahan pasukan Amerika ke Timur Tengah serta serangan terhadap Iran tanpa mandat Kongres membuktikan bahwa Washington bersedia melakukan apa pun demi kepentingan Israel.

Delapan puluh tahun lalu, Bung Hatta meletakkan fondasi politik luar negeri bebas aktif yang diibaratkan sebagai "mendayung di antara dua karang". Sebuah prinsip tentang keberanian mengambil posisi tanpa kehilangan kedaulatan. Hari ini, visi Presiden Prabowo "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak" sedang diuji. Menjadi teman bagi semua pihak tidak boleh berujung pada kelemahan di hadapan siapa pun.

Tumpahnya darah prajurit di Lebanon dan tertahannya tanker di Selat Hormuz adalah alarm keras: kedaulatan tidak lahir dari retorika manis, melainkan dari sikap jelas dan keberanian nyata. KTT D-8 di Jakarta harus menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia adalah subjek dalam percaturan global, bukan sekadar objek. Presiden Prabowo kini dihadapkan pada pilihan tersulit dalam kepemimpinannya: mengamankan pasokan energi dengan risiko menelan harga diri, atau berdiri tegak menjaga martabat bangsa meski harus berkata "tidak" pada kekuatan sebesar Amerika Serikat.