Pelaksanaan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), senyatanya masih memicu perdebatan di kalangan akademisi maupun pemerhati kebijakan. Di tengah perdebatan tentang efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul temuan tentang kebijakan yang menunjukkan bahwa realokasi anggaran program tersebut justru berpotensi memberi dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Temuan tersebut tertuang dalam policy brief yang dirilis Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) pada Januari 2026. Di dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis, Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang diterima Redaksi Sabili.id pada Sabtu (24/1/2026) itu, IDEAS mencatat, dengan realokasi anggaran MBG, negara berpotensi menutup jurang pendidikan secara sistemik. Di antaranya yaitu dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa bagi hampir 2,9 juta mahasiswa miskin, serta menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer SD, SMP, dan SMA, setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
IDEAS menyebut, berdasarkan simulasi mereka, anggaran sebesar 156,6 triliun Rupiah cukup untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Indonesia. Dana itu mencakup beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi hampir delapan juta anak miskin yang saat ini tidak bersekolah, sekaligus pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, agar tidak ada anak yang terhambat oleh jarak, biaya, atau ketiadaan fasilitas.
Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari 12,6 triliun Rupiah untuk SD, 52,1 triliun Rupiah untuk SMP, dan 91,9 triliun Rupiah untuk SMA. Dengan alokasi ini, Indonesia berpeluang mencatat sejarah, yaitu tidak ada lagi anak yang terpaksa berhenti sekolah sebelum lulus SMA.
“Dengan alokasi anggaran 156,6 triliun Rupiah, kita bisa memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, bukan hanya mendapat piring makanan yang akan hilang dalam hitungan jam,” ujar Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar.
Alokasi kedua sebesar 64,6 triliun Rupiah diarahkan untuk pendidikan tinggi. Dana ini memungkinkan sekitar 2,2 juta anak miskin memperoleh beasiswa kuliah di luar program Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) yang sudah ada, sekaligus menekan biaya kuliah di 201 Perguruan Tinggi Negeri melalui subsidi BOPTN. Skema ini diproyeksikan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 22,3 persen menjadi 40 persen.
“Investasi pendidikan tinggi bukan sekadar biaya, tetapi strategi ekonomi jangka panjang. Anak-anak berpendidikan tinggi adalah motor inovasi, daya saing, dan produktivitas bangsa,” ungkap Anwar.
Alokasi ketiga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru honorer. Saat ini, sekitar 2,1 juta guru honorer hidup dengan upah jauh di bawah standar layak. Maka, dengan anggaran 47,7 triliun Rupiah, negara dapat memastikan seluruh guru honorer menerima gaji setara UMP.
“Guru yang sejahtera bukan sekadar soal upah, tetapi fondasi kualitas pendidikan. Guru yang terus memikirkan cara bertahan hidup tidak mungkin sepenuhnya fokus mendidik,” tutur Anwar.
Menurut Anwar, jika ketiga kebutuhan tersebut digabungkan (156,6 triliun Rupiah untuk wajib belajar 12 tahun, 64,6 triliun Rupiah untuk pendidikan tinggi, dan 47,7 triliun Rupiah untuk kesejahteraan guru honorer), total anggarannya mencapai sekitar 268 triliun Rupiah. Dan itu setara dengan anggaran MBG saat ini.
Maka, menurut Anwar, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sangat nyata: Apakah 268 triliun Rupiah itu akan habis menjadi piring-piring makanan dengan dampak yang cepat menghilang, atau diinvestasikan menjadi sekolah, guru, dan mahasiswa, yang manfaatnya bertahan puluhan tahun lintas generasi.
IDEAS pun menegaskan, reformasi MBG bukan berarti menghentikan program. Melainkan untuk memastikan anggaran publik benar-benar bekerja untuk anak-anak yang paling membutuhkan dan bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
