Berantas Korupsi, Perbaiki Iklim Investasi, Rampingkan Kabinet: Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Tulisan ini terinspirasi dari cerita Prof. Dr. Rhenald Kasali, Guru Besar UI, juga pengalaman empirik penulis di sektor ekonomi mikro/corporate dan ivestasi, yang akan membahas faktor-faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target di atas 6%, dengan mengacu pada pandangan para ahli dari berbagai universitas ternama dan contoh empirik.

Makna pertumbuhan ekonomi di atas 6% berarti peningkatan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia lebih dari 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat, lebih banyak lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ini juga menarik lebih banyak investasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta membantu pemerintah lebih efektif dalam program pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara. Meski pun faktor ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan ekspor memiliki peran signifikan, faktor non ekonomi juga memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Susan Rose-Ackerman dari Yale University, korupsi merusak efisiensi pasar dan menghambat investasi. Pengalaman negara semisal Singapura yang secara konsisten memberantas korupsi menunjukkan bahwa lingkungan yang bebas korupsi dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Contoh empirik di Indonesia adalah peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi setelah pemberlakuan undang-undang anti korupsi yang lebih ketat, yang berdampak positif pada investasi.

Menteri Fokus Perbaikan Iklim Investasi Domestik

Menteri tidak seharusnya terlalu sering melakukan promosi ke luar negeri, melainkan fokus pada perbaikan iklim investasi domestik. Profesor Joseph Stiglitz dari Columbia University menekankan pentingnya kebijakan domestik yang stabil dan mendukung untuk menarik investasi.

Jokowi di Mata Sekutu dan Seteru: Antara Maestro Politik dan Perusak Demokrasi

Di mata para sekutunya, Jokowi adalah pemimpin yang tahu bagaimana memberikan perlindungan dan memastikan kelangsungan kekuasaan mereka.

Sabili.idSyaefunnur Maszah

Pengalaman Korea Selatan yang berhasil menarik investasi besar dengan kebijakan domestik yang mendukung menunjukkan bahwa fokus pada pembenahan iklim investasi domestik lebih efektif dibandingkan promosi luar negeri yang berlebihan.

Penegakan Hukum yang Konsisten

Sistem hukum yang tegak dan konsisten sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor. Profesor Robert Cooter dari UC Berkeley menyatakan bahwa penegakan hukum yang konsisten meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa kontrak dan hak milik dihormati. Contoh empiriknya adalah India yang mengalami peningkatan investasi setelah reformasi hukum yang memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak milik.

Pembatasan dan Pengurangan Menteri

Mengurangi jumlah menteri dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Menurut Profesor Richard Rose dari University of Strathclyde, negara dengan kabinet yang lebih kecil cenderung memiliki birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Negara seperti Jepang yang memiliki jumlah menteri yang lebih sedikit dan berhasil menarik investasi besar dapat dijadikan contoh bahwa pembatasan jumlah menteri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri yang Well Educated dan Kompeten

Menteri yang memiliki pendidikan yang baik dan mengerti bidangnya serta paham cara mendatangkan investasi dapat memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University menekankan pentingnya kompetensi dan keahlian dalam pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Contoh empirik adalah Jerman, di mana menteri-menteri yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan berhasil menarik investasi besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dinamika Politik dan Hukum Pasca Putusan MK tentang Aturan Pilkada

Kontroversi seputar putusan MK tentang ambang batas Pilkada itu mencerminkan dinamika kompleks antara kekuatan hukum dan politik di Indonesia.

Sabili.idSyaefunnur Maszah

Kesimpulan

Faktor-faktor non ekonomi semisal pemberantasan korupsi, fokus menteri pada perbaikan iklim investasi domestik, penegakan hukum yang konsisten, pembatasan jumlah menteri, serta pemilihan menteri berpendidikan yang baik dan berkompeten memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target di atas 6%. Dengan memperkuat faktor-faktor ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Implementasi kebijakan yang tepat dan komitmen terhadap reformasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Referensi:

1. Rose-Ackerman, Susan, “Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform”, Cambridge University Press, 1999.
2. Stiglitz, Joseph E., “Globalization and Its Discontents”, W.W. Norton & Company, 2002.
3. Cooter, Robert, and Thomas Ulen, “Law and Economics”, Pearson, 2016.
4. Rose, Richard, “The Problem of Party Government”, Pelican, 1974.
5. Sachs, Jeffrey D., “The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time”, Penguin Press, 2005.

Syaefunnur Maszah