Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, melakukan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, pada 5-7 Februari 2025. Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting yang diselenggarakan di Manila, 5-7 Februari 2025. Forum tersebut dibuka langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Forum OGP Asia and the Pacific Regional Meeting tahun 2025 memertemukan lebih dari 800 peserta. Para peserta termasuk para pemimpin pemerintahan, aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), dan pakar kebijakan yang berasal dari lebih dari 40 negara.
Selama perhelatan tersebut, Mardani didaulat menjadi salah satu panelis di sesi yang bertajuk Pathway toward Transparency of Money in Politics. Di kesempatan itu, Mardani menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 Parlemen Indonesia (DPR RI) sudah menginisiasi parlemen terbuka. Dan sejak tahun 2020, DPR RI bertransformasi menuju parlemen yang terbuka dan modern dengan mengedepankan Partisipasi Publik, Teknologi dan Informasi, serta Akuntabilitas.
“Indonesia memiliki luas sekitar 5,5 juta kilometer persegi dengan 60 persen lautan, 280 juta penduduk, 300 suku bangsa, 700 bahasa lokal, dan sejumlah agama. Sejak 1998, saat kami melakukan reformasi, tercatat enam kali pemilu dengan yang terakhir pada tahun 2024 lalu,” ungkap dia saat mengawali paparannya.
Lebih lanjut, politisi senior PKS tersebut menjelaskan ihwal upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan tantangannya. “Di dalam rentang enam kali pemilu, kami berupaya terus untuk mematangkan demokrasi kami agar layak memenuhi standar. Namun, kami harus mengakui bahwa ada sejumlah tantangan berat antara lain biaya poltik yang masih mahal. Individu yang ingin bertarung di kontestasi politik harus memiliki banyak sumber pendanaan. Inilah yang memicu tumbuhnya oligarki politik, karena sumber dana tersebut banyak berasal dari perorangan atau kelompok tertentu,” papar politisi yang juga anggota Komisi II DPR RI itu.
Tantangan lainnya lagi, sambung Mardani, oligarki politik juga menyebabkan terjadinya interlocking politics, yaitu saling mengunci antara kepentingan politik yang beragam dengan kepentingan oligarki yang lebih dominan. “Kerap kali draf undang-undang dari masyarakat akan diadopsi menjadi undang-undang lebih lambat dibandingkan dengan draf yang ditengarai untuk kepentingan oligarki. Oleh karena itu, kami di Indonesia terus berikhtiar untuk menepis dan mereduksi demokrasi prosedural saat ini seperti yang dinilai banyak pihak. Kami terus mendorong menuju demokrasi yang lebih substansial,” jelas pria berdarah Betawi tersebut.
Mardani kemudian menyebutkan beberapa upaya untuk mendorong terciptanya kondisi untuk menuju demokrasi substansial. “Pertama, kami mengusulkan sistem kandidasi tertutup, karena sistem terbuka cenderung memicu biaya politik tinggi, di mana persaingan tidak sekadar antar parpol namun juga di internal parpol. Kedua, mendorong masyarakat luas sebagai whistleblower terkait berbagai pelanggaran di pemilu terutama terkait politik uang. Ketiga, kami mengusulkan perbaikan undang-undang terkait pemilu, agar setiap individu dan parpol memublikasikan laporan keuangannya yang lebih transparan,” urainya.
Sedangkan di sesi bertajuk Leadership in Action: Ambition and Collaboration for Strategy 2023-2028, Mardani menekankan komitmen untuk menjadikan DPR lebih modern, yaitu parlemen yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
Di sela-sela perhelatan OGP di Manila tersebut, Mardani juga melakukan pertemuan dengan 18 OMS Indonesia. Di dalam kesempatan tersebut, Mardani menyambut baik dan mendukung upaya OMS Indonesia dalam kerangka OGP untuk mendorong pemerintah dan parlemen Indonesia lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
