Kecaman terhadap gempuran terus menerus Israel kepada Palestina itu diutarakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf, saat mereka bertemu di Algiers, Rabu (20/12/2023). Mereka juga sepakat bahwa penyelesaian krisis di Gaza harus dengan jalan mengatasi masalah inti, yaitu pendudukan ilegal Israel di Tanah Palestina. Mengatasi masalah inti itu sangat penting untuk menjamin terwujudnya perdamaian abadi bagi rakyat Palestina.
“Saya dan Menteri Attaf memiliki keyakinan yang sama bahwa Aljazair dan Indonesia dapat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina,” kata Retno seperti dikutip antaranews.com.
Mulai 1 Januari 2024, Aljazair akan menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama dua tahun. Retno yakin, selama menjadi anggota DK PBB, Aljazair akan melakukan segala upaya untuk membela kepentingan Palestina. Indonesia dan Aljazair juga sepakat untuk saling mendukung dalam forum multilateral, termasuk pencalonan masing-masing negara dalam hubungan internasional.
“Dan kami sepakat bahwa Indonesia dan Aljazair akan terus mendukung paradigma kolaborasi dan mengedepankan kepentingan negara-negara berkembang serta negara-negara Muslim,” tutur Retno dilansir antaranews.com.
Perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 itu telah membuat Gaza hancur. Separuh dari wilayah perumahan penduduk di sana luluh lantak. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan, telah meningkat dan kini menjadi 19.667 jiwa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sejumlah 52.586 orang lainnya terluka. Selain itu, menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sekitar 85 persen dari total populasi di Gaza atau hampir 1,9 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.
Hampir 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Di Gaza juga saat ini terjadi kekurangan bahan makanan dan air bersih. Dan sampai sekarang pun tentara Zionis Israel masih terus melanjutkan serangan. Baik dari udara, darat, maupun laut.
Baca juga: Gagal Halangi Putusan Majelis Umum PBB, Amerika dan Zionis Israel Ditinggalkan Sekutunya?
Sedangkan di sisi Israel, hampir 1.200 warga negara Israel tewas, dan lebih dari 130 orang masih disandera. Dan dalam sebuah rapat dengan Duta Besar dari 80 negara, Presiden Israel, Isaac Herzog, memastikan pihaknya siap melakukan gencatan senjata tahap kedua di Jalur Gaza asal ditukar dengan pembebasan sandera oleh kelompok Hamas.
Di dalam gencatan senjata bulan lalu yang berlangsung selama satu pekan, Hamas membebaskan 84 warga negara Israel dan 24 WNA dari penyanderaan. Sebagai imbalannya, 240 warga negara Palestina dibebaskan dari penjara-penjara Zionis Israel. Herzog mengatakan, di antara tahanan Palestina yang dibebaskan pihaknya itu terdapat 71 perempuan dan 169 anak-anak.
“Kami tidak berperang dengan warga Palestina, namun dengan musuh kami yakni Hamas,” kata Herzog dikutip middleeastmonitor.com.
Hamas dikabarkan menolak tawaran kesepakatan baru dari Zionis Israel. Pejuang Hamas memberikan sejumlah persyaratan mutlak untuk memulai kembali proses pembebasan sandera.
Seperti dikutip cnbcindonesia.com, Hamas mengatakan, Israel harus menerapkan gencatan senjata sebelum negosiasi mengenai pembebasan sandera dapat dimulai. Hamas pun menolak proposal Israel untuk melakukan gencatan senjata selama seminggu dengan imbalan pembebasan puluhan sandera. Menurut kepala sayap politik Hamas, Ismail Haniyeh, Hamas tidak akan membahas pembebasan sandera Israel sampai gencatan senjata diberlakukan.
Hamas menolak tawaran Israel untuk menghentikan operasi darat dan udara di Gaza selama seminggu dan mengizinkan bantuan kemanusiaan lebih lanjut memasuki wilayah tersebut, dengan imbalan membebaskan 40 sandera, termasuk seluruh perempuan dan anak-anak yang diculik selama serangan 7 Oktober 2023. Hamas juga mengatakan bahwa Israel harus membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan sebagai imbalan atas lebih dari 100 sandera yang tersisa di Gaza.
Baca juga: Mayoritas Generasi Muda AS Nilai Negara Israel Harus Dibubarkan
Sedangkan proses pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mengambil Keputusan mengenai resolusi yang menyerukan penghentian perang Israel-Hamas yang seharusnya digelar pada Rabu (20/12/2023) ditunda lagi. Konon, penundaan yang terakhir ini atas permintaan Amerika Serikat. Sebelumnya, rapat DK PBB yang membahas resolusi itu ditunda untuk diselenggarakan di hari Selasa (19/12/2023). Resolusi ditunda antara lain para anggota Dewan Keamanan belum menemukan titik temu tentang kata-kata yang dipakai dalam resolusi tersebut. Israel, yang didukung oleh sekutunya Amerika Serikat, menentang penggunaan istilah “gencatan senjata” dalam resolusi tersebut.
Amerika Serikat sendiri merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak Anggota DK PBB. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang punya hak veto. Empat pemilik hak veto yang lainnya adalah Rusia, Perancis, China, dan Inggris Raya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
