Jika tak ada aral melintang, besok Selasa, 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutuskan laporan tentang pelanggaran etik yang diduga dilakukan para hakim MK (Mahkamah Konstitusi). Jika MKMK memutuskan telah terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan para hakim MK, khususnya sang Ketua Anwar Usman, sanksi pun menanti. Dari mulai teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan.
Persoalannya, para pelapor tak ingin berhenti sampai di situ. Salah satunya Prof. Dr. Denny Indrayana, SH. Guru Besar FH UGM itu berharap, MKMK juga membatalkan keputusan MK yang dianggap melampaui kewenangannya. Sebab, aturan tentang batas usia Capres/Cawapres adalah Open Legal Policy yang menjadi wewenang pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Pemerintah. Pandangan Denny itu didukung banyak pihak, utamanya para aktivis pro demokrasi. Namun, tak sedikit juga para pakar hukum yang menolaknya. Meski sepakat adanya pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman dan kawan-kawan, namun mereka menolak MKMK membatalkan keputusan MK lantaran sifatnya yang final dan mengikat.
Terlepas apa pun yang akan diputuskan MKMK pimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang jelas Jokowi berada pada situasi “Maju Kena Mundur Kena”. Jika MKMK tidak membatalkan keputusan MK sehingga Gibran tetap melenggang sebagai Cawapres, maka stigma buruk bagi mantan Walikota Solo itu sebagai penghancur konstitusi dan perusak demokrasi tak terelakkan. Citra Jokowi dan keluarga sebagai sosok yang tamak kekuasaan dan menghalalkan segala cara akan terpatri kuat di benak rakyat. Nada keprihatinan, kekecewaan, dan kritik keras pun berseliweran dari sejumlah tokoh yang sebelumnya adalah pendukung fanatik Jokowi, semisal Connie Rahakundini, Goenawan Mohamad, Butet Kartaredjasa, dan lain-lain. Bahkan, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, sampai melepas posisinya karena berseberangan pendapat dengan Jokowi.
Baca Juga : Akal Sehat VS Syahwat
Hal ini tentu membuat barisan anti Jokowi semakin menguat, membesar, dan meluas. Ditambah lagi lunturnya dukungan dari Megawati dan PDIP yang merasa ditinggal dan dikhianati. Situasi ini dapat memunculkan kemuakan masal publik, yang bukan mustahil berujung pada munculnya People Power. Kalau sudah begini, kekuasaan Jokowi – bahkan keluarganya – bisa tamat sebelum waktunya. Jika itu terjadi, mungkin nasib Jokowi dan keluarga akan lebih buruk ketimbang Soekarno dan Soeharto, dua presiden sebelumnya, yang tumbang karena kemarahan rakyat.
Meski dilengserkan oleh aksi people power, Soekarno dan Soeharto masih punya pendukung fanatik. PNI dan para Soekarnois membela Soekarno mati-matian lantaran diikat oleh kedekatan ideologis. Jumlah mereka tidak sedikit dan tergolong militan. Sementara itu, meski tidak terang-terangan, sejumlah elite sipil dan militer terus berusaha menjaga dan membela Soeharto pasca kelengserannya, sebagai balas budi atau balas jasa atas kedudukan dan privilege yang mereka nikmati.
Bagamana dengan Jokowi? Seperti dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dukungan para elite politik kepada Jokowi lebih karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memegang kartu truf banyak pimpinan parpol. Dengan kata lain, mereka terbelenggu oleh politik sandera. Jika berani melawan atau menentang, status sebagai calon pasien atau pasien rawat jalan KPK atau Kejagung bisa berubah menjadi rawat inap. Dukungan yang dilandasi “politik sandera” ini tentu pada saatnya akan berontak dan melepaskan diri. Bahkan mungkin melakukan balas dendam.
Bagaimana dengan relawan Jokowi yang selama ini betebaran di mana-mana? Setali tiga uang. Mereka juga umumnya berhimpun di sekitar Jokowi karena punya kepentingan dan ingin berebut kue. Maklum, Jokowi tergolong royal bagi-bagi jabatan dan kue kepada para relawan. Jika kue dan jabatan itu tak tampak lagi, kelompok ini dengan sendirinya pindah mencari majikan lain. Jokowi pun akan ditinggal sendirian.
Sebenarnya, basis dukungan terkuat Jokowi adalah PDIP dan Mega. Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, parpol reinkarnasi PNI itu punya pendukung fanatik di Indonesia. Khususnya di Jateng, DI Yogyakarta, sebagian Jatim, Bali, dan Sumbagsel. Retaknya hubungan PDIP dengan Jokowi akan sekaligus melemahkan basis dukungan politik Jokowi. Ada pun TNI/Polri pada waktunya diyakini akan kembali kepada jatidirinya sebagai anak kandung rakyat. Loyalitas mereka kepada Jokowi adalah karena kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi TNI.
Namun, jika MKMK berani membatalkan keputusan MK sehingga pencalonan Gibran gagal, tidak berarti posisi Jokowi dan keluarga menjadi lebih baik. Tidak ada jaminan bahwa nasib Jokowi dan keluarga akan aman, usai ia lengser jadi Presiden. Adagium politik “Tak ada teman sejati dan tak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan”, amat kental mewarnai wajah politik nasional. Saking kentalnya, hingga bisa disebut politik pengkhianatan (Lihat tulisan: Blunder Membawa Berkah).
Baca Juga : Blunder Membawa Berkah
Upaya meloloskan Gibran sebagai Cawapres, meski harus mengobrak-abrik hukum, moralitas, dan akal sehat, tidak bisa dilepaskan dari ketidakpercayaan Jokowi kepada siapa pun. Termasuk mereka yang selama ini sudah berusaha menampilkan loyalitas luar biasa kepadanya. Syahwat berkuasa yang demikian dahsyat berpadu dengan rasa khawatir dan takut tanpa kekuasaan, membuat dia nekad melakukan apa saja. Tidak peduli tindakan itu menabrak semua batas dan rambu yang disepakati bersama. Gaya tabrak dan terobos itu pada gilirannya justru menyudutkan dirinya sendiri.
Jadi, apa pun keputusan MKMK besok, posisi Jokowi tetap “Maju Kena Mundur Kena”. Siapa menanam, dia akan menuai. Perhatikan firman Allah,
“Sungguh orang-orang sebelum mereka membuat tipu daya. Maka Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka. Dan siksaan itu datang dari arah yang mereka tidak duga” – QS An Nahl:26
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
