M. Zainal Muttaqin

Kini satu-satunya jalan bagi para pengkritik Jokowi untuk mengembalikan bangsa pada track yang seharusnya adalah kembali pada tuntutan Ilahi. Bukan yang lain. Karena hanya itu yang dijamin kebenarannya.

Upaya meloloskan Gibran sebagai Cawapres, meski harus mengobrak-abrik hukum, moralitas dan akal sehat, tidak bisa dilepaskan dari ketidak percayaan Jokowi kepada siapa pun. Termasuk mereka yang selama ini sudah berusaha menampilkan loyalitas luar biasa kepadanya.

“Tak seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan dilakukannya nanti. Dan tak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal” (QS Luqman: 34).

Keputusan MK Senin kemarin bukanlah ujug-ujug, tetapi merupakan rangkaian dari strategi dan taktik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan. Pak Lurah merasa belum cukup waktu untuk menuntaskan "gawean"-nya, terutama berkaitan dengan IKN. Segala cara dan upaya pun dilakukan.

Persekongkolan jahat PBB, Inggris, Amerika dan Perancis pasca PD II membuat Palestina dan Masjid Al Aqsha berada di bawah pendudukan dan penjajahan Zionis Israel dan kaum muslimin terusir dari tanah mereka sendiri. Kini penjajah Israel menguasai lebih dari 85% tanah Palestina.

Pilihan politik putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menyempal dari tradisi keluarganya. Namun, membaca dinamika politik tak boleh hanya menatap apa yang kasat mata. Yang terjadi di latar depan tidak sama - bahkan kerap kali berbeda - dengan yang tersembunyi di belakang.

Sertifikasi adalah kewajiban dan tugas negara guna memperkuat dan memastikan hak seseorang atas tanah miliknya. Baik diperoleh melalui jual-beli maupun karena membukanya dari hutan rimba atau kawasan gersang tak bertuan.

Kita harus tetap yakin semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Jangankan peristiwa politik yang besar pengaruhnya kepada kehidupan rakyat, bahkan selembar daun yang jatuh di malam gelap pun pasti dalam kuasa Allah.

RK lupa, Bandung khususnya dan Jabar pada umumnya adalah tanah umat Islam. Berbagai ormas Islam seperti  Persis, NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), dan lan-lain, berurat berakar kuat di sana, baik dalam bentuk masjid, kantor, sekolah, pesantren, dan lain-lain.

Yang menarik, jilbabisasi di era 1980-an itu tidak dimulai oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan agama. Tetapi justru oleh anak-anak di sekolah maupun kampus umum. Betapa pun berat risiko yang harus ditanggung.