Kelompok massa yang menamakan diri Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi demonstrasi di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). Mereka membawa beberapa spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan dan tolak pemilu curang. Terdapat pula baliho besar berisikan tuntutan agar Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI diberhentikan.
Menurut pantauan wartawan Sabili.id, massa aksi Senin siang itu terdiri dari sekitar 800 orang dipimpin oleh Mayor Jenderal (purn) Soenarko. Pria yang tahun 2007—2008 menjabat Komandan Jenderal Kopassus itu juga tampil menyampaikan orasi. Ia antara lain mengatakan, mereka datang dengan baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan karena menilai bahwa pemilu dan pilpres pada 14 Februari 2024 yang lalu diwarnai dengan masih ditemukannya kecurangan dan ketidak jujuran.
“Kami datang ke mari dengan niat baik, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat dan masih ditemukan kecurangan, ketidak jujuran,” katanya dalam orasi.
Baca juga: Sambutan untuk Massa Aksi: Seratus Lebih Beton Dipasang di Depan Gedung KPU
Lelaki kelahiran 1 Desember 1953 itu pun menyebut, kecurangan dan ketidak jujuran tersebut sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu atau pilpres pada 14 Februari 2024. “Karena itu, saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, laksanakan tuntutan kami! Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok! kami tidak percaya kalau negara ini dekelola oleh penipu dan rampok! Kami menolak hasil pilpres! Audit forensik IT KPU!” serunya.
Di bagian lain orasinya, Soenarko menyerukan kepada aparat TNI/POLRI agar bersikap terhadap masalah ini, tetapi juga tetap menjaga netralitasnya. “Dan kepada aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah,” pesannya.
Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda tahun 2008—2009 itu lantas menyoroti Presiden Joko Widodo yang ia sebut telah melanggar semua konstitusi dalam rangka mempertahankan jabatannya. “Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola negara sesuai konstitusi yang ada. Tetapi dia langar semua konstitusi, dan dia ubah konstitusi menurut suka-sukanya, dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik! Nepotisme terang-terangan, Menjijikkan!” serunya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak mau menyerahkan negara ini untuk dipimpin oleh rezim yang tidak jelas. “Kami yang ada di sini adalah warga negara yang peduli kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabenenya akan menyengsarakan anak - cucu kami kelak,” tegasnya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
