Penjajah Israel tidak akan dipaksa untuk menerima negara Palestina. Kesimpulan itu setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pada hari Jumat (16/2/2024), menyusul laporan yang dikutip dari laman Washington Post, bahwa sekutu utama penjajah Israel adalah Amerika Serikat, dimana mereka sedang berupaya menyusun rencana untuk mendirikan negara Palestina sesuai dengan keinginan mereka.
“Israel dengan tegas menolak usulan internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina,” kata Netanyahu seperti dikutip dari laman Arab News, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan setelah panggilan telepon dengan Presiden AS, Joe Biden. “Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” tambahnya.
Netanyahu mengatakan, status kenegaraan akan menjadi “hadiah besar” setelah serangan pejuang Hamas terhadap penjajah Israel pada 7 Oktober 2023. Dia mengatakan pengaturan seperti itu hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, meskipun tidak ada pembicaraan yang diadakan sejak tahun 2014.
Mengutip dari laman The Washington Post yang melaporkan pada hari Kamis (15/2/2024), Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan beberapa negara Arab – semisal Mesir, Yordania, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi – yang telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah Israel dalam membahas rencana pasca perang di wilayah tersebut, dimana di dalamnya mencakup batas waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina.
Para menteri penjajah Israel dengan tegas menolak perkembangan tersebut pada hari Kamis (15/2/2024). Dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, yang tinggal di pemukiman Tepi Barat, mengatakan bahwa negara Palestina akan menimbulkan “ancaman nyata” bagi Israel.
Solusi dua negara, yang akan menciptakan sebuah negara bagi warga Palestina di Tepi Barat yang dijajah dan Gaza bersama Israel, telah menjadi kebijakan inti dari negara-negara Barat di wilayah tersebut.
Baca juga: Tak Terduga! Seribu Anjing Liar Menyusup ke Israel dan Serang Tentara
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pada hari Jumat (16/2/2024) bahwa Netanyahu meminta perundingan namun prosesnya gagal lagi. “Negara Palestina bukanlah sebuah hadiah atau bantuan dari Netanyahu, namun sebuah hak yang ditetapkan oleh hukum internasional dan resolusi internasional yang sah,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Salah satu hambatan yang menghalangi terbentuknya negara Palestina adalah perluasan pemukiman Israel di wilayah yang dijajah oleh penjajah Israel pada perang Timur Tengah tahun 1967, yang oleh sebagian besar negara dianggap melanggar hukum internasional dan memisahkan wilayah Palestina satu sama lain.
Di dalam serangannya di Gaza, penjajah Israel setidaknya telah menewaskan lebih dari 28.700 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Palestina, menyia-nyiakan sebagian besar wilayah tersebut dan membuat sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya terpaksa mengungsi.
Penjajah Israel selalu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan Hamas, yang para pejuangnya memimpin serangan terhadap kota-kota Israel selatan di mana pihak berwenang penjajah Israel mengatakan 1.200 orang tewas dan 253 orang disandera.
(Sumber: Arab News)
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
