Di dalam dua hari terakhir, demonstrasi yang berujung anarkis mewarnai jalanan di sejumlah titik strategis di Jakarta. Bahkan juga di beberapa kota di Indonesia. Bagi sebagian pihak, barangkali hal ini dianggap hanyalah ledakan emosi sesaat. Namun, jika ditelisik lebih dalam, kemarahan rakyat bukanlah api yang muncul tiba-tiba. Ia adalah bara yang dipupuk lama — oleh kebijakan yang tak peka, oleh kesenjangan yang semakin lebar, dan oleh perilaku elite yang justru abai.
Rakyat Indonesia baru saja bangkit tertatih dari krisis Covid-19. Banyak keluarga kehilangan penghasilan, usaha kecil gulung tikar, dan tabungan habis untuk bertahan hidup. Namun, alih-alih memberi ruang untuk pulih, pemerintah justru lebih terlihat memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat sebagai ruang untuk kepentingan politik sesaat yang penuh pencitraan. Hambur-hambur Bansos menjelang Pemilu 2024 adalah salah satu bentuknya yang paling nyata.
Tidak memanfaatkan anggaran nasional yang tersisa secara efektif untuk mengurai substansi persoalan, pemerintah justru menaburnya untuk Bansos yang motif politiknya lebih kentara ketimbang menyelesaikan masalah rakyat secara substantif dan berjangka panjang. Sasaran Bansos adalah kalangan yang rentan secara ekonomi dan pendidikan. Jumlah mereka sangat besar. Maka, memeroleh simpati kelompok ini dipastikan akan mendulang perolehan suara politik yang besar.
Usai gelaran Pemilu dan pemerintahan baru mulai bekerja, anggaran negara telah boncos! Pemerintahan Prabowo Subianto seperti orang yang harus ketiban pulung, bersih-bersih kapal yang telah bocor di sana-sini, bahkan rawan tenggelam.
Yogi W. Utomo
Pemerintahan baru telah diwarisi masalah ekonomi yang siap meledak. Tak banyak memiliki pilihan yang tersisa untuk menyelamatkan anggaran negara, selain menggeber pendapatan dari pajak rakyat.
Pajak di beberapa daerah bahkan naik gila-gilaan. Ekonomi rakyat yang masih sempoyongan akibat pandemi tentu sangat kecewa dengan kebijakan ini. Makan Bergizi Gratis (MBG), ingin tampil layaknya paracetamol untuk mengurangi nyeri di kepala rakyat, justru bikin denyut migrain mereka makin parah. MBG yang tak didukung anggaran yang memadai, justru melahirkan kebijakan konyol lain berupa efisiensi demi suksesnya MBG!
Tak pelak, pengangguran makin meningkat, karena hotel, pariwisata, dan sektor informal terdampak langsung dari kebijakan efisiensi. PHK diam-diam terjadi saban hari. Rakyat menggerutu, “Ngasih makan siang itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban negara”.
Ya, kewajiban negara mestinya memberikan lapangan kerja yang luas dan layak, sehingga orang tua mampu memberi makan anaknya. Akibat makan siang gratis, beberapa orang tua justru kehilangan pekerjaannya. “Lalu siapa yang kasih makan pagi dan sore hari pada anak-anaknya?”
Yogi W. Utomo
Di dalam situasi seperti itu, Anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru bertingkah provokatif di hadapan penderitaan rakyat. Mendapat kenaikan tunjangan, ngibing ramai-ramai di layar buram televisi rakyat. Tidak terlihat tetes keringatnya untuk aspirasi rakyat, justru maruk untuk kenyamanan diri.
Demonstrasi anarkis dan tewasnya Affan Kurniawan adalah rentetan, akumulasi, kekecewaan rakyat. Rakyat ngamuk!
Di dalam filosofi Jawa, ada tiga tahap respons manusia terhadap tekanan: ngalah, ngalih, dan ngamuk.
Pertama, Ngalah adalah saat rakyat memilih diam, menahan rasa, dan menerima keadaan meski pahit. Selama ini, rakyat sudah terlalu sering ngalah — memaklumi harga naik, gaji tak cukup, dan pelayanan publik yang setengah hati.
Kedua, Ngalih adalah saat rakyat mencoba mencari jalan lain untuk bertahan. Banyak yang banting setir profesi, memulai usaha kecil, atau merantau. Tadinya karyawan, karena terdampak efisiensi, perusahaannya bangkrut, akhirnya banyak di antara mereka yang beralihprofesi menjadi Ojol.
Ketiga, Ngamuk adalah fase terakhir, ketika kesabaran habis, dan kemarahan tak lagi bisa dibendung. Di titik ini, demonstrasi berubah menjadi anarkis — bukan karena rakyat senang menghancurkan, tetapi karena saluran aspirasi formal sudah terlalu lama buntu. Ngamuknya makin menjadi saat Affwan Kurniawan yang tengah menjalankan profesinya harus tewas secara brutal dilindas kendaraan aparat.
Sayangnya, negara kerap melihat ngamuk sebagai ancaman yang harus dipadamkan dengan aparat, bukan sebagai peringatan yang harus dijawab dengan kebijakan. Padahal, dalam kearifan Jawa, ngamuk adalah tanda bahwa dua tahap sebelumnya — ngalah dan ngalih — telah gagal difahami oleh pihak yang berkuasa.
Kita sungguh menanti sikap Presiden Prabowo yang lahir dari kalangan priyayi Jawa. Mestinya beliau paham mengapa rakyat ngamuk, dan mengerti pula bagaimana menghentikan amuk ini dengan pendekatan kultural. Bukan dengan pentungan!
Presiden Prabowo tidak sedang dituntut untuk memuaskan semua kolega politiknya. Ia justru dituntut oleh mandat konstitusional untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Rakyat menunggu sikap tegas mantan Danjen Kopasus yang legendaris ini untuk bersikap tegas terhadap benalu politik yang masih rapat mengelilinginya. Pecat mereka semua yang tak pro rakyat!
Kami sungguh berharap, bara ini tak menjalar lebih luas. Pemegang kekuasaan harus berani mendengar, menimbang, dan meredam melalui langkah yang adil dan berpihak. Sebab, rakyat bisa ngalah, rakyat bisa ngalih, tetapi ketika mereka ngamuk — itu berarti kesabaran telah benar-benar habis. Ngamuk akan semakin sulit dikendalikan jika disertai derita “Ngelih”.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
