Masih ingat peristiwa pada sekitar tahun 2021? Ketika itu hangat diberitakan di media nasional tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Partai Demokrat, yang antara lain ditukangi oleh Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, itu diterpa prahara. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dipertanyakan keabsahannya oleh beberapa pihak. Para pihak tersebut bahkan berani menggelar KLB untuk mengambil alih Partai Demokrat dari AHY.
Belakangan, publik mengetahui, ada Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, yang ikut cawe-cawe dalam kekisruhan itu. Padahal, Moeldoko bukan pengurus atau pun pendiri Partai Demokrat.
Kisah yang lain, agak samar-samar, tetapi kalangan elite politik, jurnalis, dan kelompok kritis tahu belaka bahwa Partai Golkar juga sempat mengalami upaya pengambil alihan dengan cara yang lebih halus. Sempat beredar luas kabar, Presiden Jokowi akan di-setting oleh beberapa kalangan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui penguasaan mekanisme partai yang sah.
Namun, beringin tua berwarna kuning itu sudah lebih dari matang dan kenyang pula asam garam perpolitikan di Indonesia. Akar sejarahnya telah menyeruak cukup dalam, pokok-pokok dahannya telah kokoh. Ia tak mudah diobok-obok. Para sesepuh Golkar turun tangan. Dan isu tentang penempatan Jokowi sebagai Ketum Golkar itu akhirnya meredup sendiri.
Namun bukan berarti upaya itu selesai. Upaya menguasai Partai Golkar masih diperjuangkan. Majalah Tempo pada Maret 2024 menampilkan tajuk “Tangan Jokowi di Partai Golkar”. Adalah Bahlil Lahadalia, sang Menteri Investasi, kader Golkar yang menjadi salah satu loyalis Presiden Jokowi, yang ternyata telah mendapat restu presiden untuk ikut bertarung dalam memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar.
Jokowi adalah kekuatan politik besar yang belum punya partai sendiri. PSI memang telah berhasil ia genggam dengan terpilihnya sang anak sebagai ketua umum partai tersebut. Namun, PSI yang telah ia suntik dengan darah-dagingnya itu belum juga menunjukkan performa yang baik. Baru bisa lolos ambang batas Parliamentary Threshold 4 persen. Belum cukup untuk menopang kebutuhan politik jangka pendek Jokowi pasca bubaran dari rumah politik PDIP.
Syaefunnur Maszah
Kisruh NU dan PKB Membuka Celah
Dua fakta di atas layak dipertimbangkan oleh NU dan PKB. Sebab, saat ini konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan kian sengit.
Bukan mustahil ada pihak ketiga yang diam-diam kepincut dengan perolehan sura PKB yang semakin moncer di Pemilu 2024. Pihak ketiga itu bisa siapa saja. Pastinya mereka yang butuh kendaraan politik yang besar untuk mendukung berbagai kepentingannya di masa depan.
Jika itu terjadi, tentu amat disayangkan. NU dan PKB adalah aset umat Islam yang amat penting, mengapa harus bertikai hingga masuk ke ranah hukum?
Hubungan antara PKB dan NU sangat erat, mengingat PKB lahir dari rahim NU. Partai ini dibentuk untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU dalam konteks politik yang lebih demokratis pasca reformasi. NU sendiri, dalam masa Orde Baru, cenderung menjauhi politik praktis setelah dibubarkannya Partai Masyumi dan pembentukan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang menjadi satu-satunya wadah politik bagi umat Islam saat itu.
Dengan berdirinya PKB, NU menemukan saluran politik baru yang lebih independen dan mampu merepresentasikan nilai-nilai serta aspirasi warga Nahdliyin. Tak perlu diperdebatkan bagaimana besarnya pengaruh NU bagi PKB. NU memiliki pengaruh yang amat signifikan dalam struktur dan kebijakan PKB.
Banyak kader NU yang menjadi anggota dan pengurus PKB di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Selain itu, nilai-nilai dan ajaran NU sering menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program kerja PKB.
Sementara itu, PKB sendiri telah sangat efektif menjadi media penyaluran suara politik kaum nahdliyin dan umat Islam pada umumnya. Betapa banyak kiai dan tokoh NU yang berhasil diantarkan oleh PKB untuk menjadi kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, dan bahkan menteri. Hakikatnya, semua tokoh itu adalah santri-santri terbaik NU. Tetapi tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh NU yang bukan partai politik.
Perseteruan PKB dan NU sungguh tidak produktif. Sebab, jika NU dan PKB tetap solid, tidak akan ada pihak yang berani mengobok-obok salah satu atau keduanya. Kultur santri di NU dan PKB tidak memudahkan pihak lain untuk berani menguasai keduanya. Tidak mudah dan tak akan sanggup!
M. Hilal Tri Anwari
Namun, pertikaian di antara PKB dan NU kali ini membuka celah lebar bagi masuknya saham-saham politik di luar kultur asli NU. Jika hal ini dibiarkan, PKB bisa dikuasai orang lain! Namanya masih PKB, basis massanya masih NU, tetapi agenda keumatan dalam balutan nilai Aswaja bisa jadi tinggal kenangan dan formalitas belaka.
Elite NU dan PKB hendaknya mampu mengendalikan diri. Mampu memilih dan memilah, mana urusan pribadi dan mana yang urusan lembaga. Mana urusan kenegaraan dan mana yang urusan umat.
NU dan PKB memang tak punya hubungan struktural, tetapi diikat oleh kenyataan kultural dan historis yang amat panjang. Haruskah itu kita tepikan?
NU dan PKB, waspadalah! Banyak penyamun politik yang ingin melompat ke kapal politik Anda!
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
