Salah satu partai politik besar di Indonesia, Partai Gerindra, mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah menjelang masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap itu tecermin dalam pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang pada 21 September 2024 menyarankan agar rencana ekspor pasir laut ditunda sementara waktu. Muzani menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama terkait dampak lingkungan dan implikasi lainnya, sebelum kebijakan tersebut diambil.
Dari sudut pandang ekologis, ekspor pasir laut merupakan kebijakan yang kontroversial. Banyak pakar lingkungan menyatakan bahwa pengambilan pasir laut dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Menurut ahli lingkungan dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Profesor Emil Salim, ekspor pasir laut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, memicu abrasi, dan merusak habitat biota laut. Di dalam bukunya, “Lingkungan Hidup dan Pembangunan”, Emil Salim juga menyebutkan bahwa pengambilan pasir laut yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko bencana alam semisal banjir dan erosi pantai.
Dari perspektif politik, pernyataan Ahmad Muzani menunjukkan dinamika yang memanas menjelang transisi kekuasaan. Kritikan dari Gerindra itu dapat dilihat sebagai upaya membedakan diri dari pemerintahan Jokowi.
Vedi R. Hadiz, seorang Indonesianis yang dikenal karena analisis politik populis Indonesia, menyebutkan bahwa tindakan seperti ini dapat menjadi sinyal bahwa Partai Gerindra tengah merumuskan kembali posisinya dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah. Hadiz, dalam karya-karyanya semisal “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”, mengungkap bahwa partai politik di Indonesia sering memanfaatkan isu-isu kritis, misalnya kebijakan lingkungan, untuk memperkuat daya tawar politik mereka.
Selain itu, dampak dari ekspor pasir laut juga dapat dilihat dari sudut pandang pertahanan dan keamanan nasional. Ekspor pasir laut yang masif berisiko memengaruhi kedaulatan maritim Indonesia.
Syaefunnur Maszah
Pakar keamanan maritim dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, dalam artikelnya di Journal of Maritime Security, menekankan bahwa penambangan pasir di laut dapat merusak batas-batas teritorial Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik antarnegara terkait klaim wilayah maritim, yang berisiko terhadap stabilitas regional.
Dari sisi ekonomi, meski pun ekspor pasir laut dapat mendatangkan devisa, keuntungan jangka pendek ini harus dipertimbangkan dengan kerugian jangka panjang terhadap lingkungan dan kedaulatan maritim. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai pidatonya mengenai keberlanjutan ekonomi, pembangunan yang merusak lingkungan akan mengakibatkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan. Kerusakan ekosistem laut akan berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata, yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat pesisir.
Di dalam konteks politik yang semakin memanas, pernyataan Gerindra ini memperlihatkan adanya perbedaan pendapat antara partai tersebut dengan Presiden Jokowi. Pernyataan “Gerindra Mulai Melawan” dan “Jokowi Mulai Dilawan” yang tersebar di berbagai media mencerminkan ketegangan yang mungkin akan semakin meruncing menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
Kritikan ini, selain menjadi bentuk sikap peduli kebangsaan, juga dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk menyiapkan platform politik Gerindra di masa mendatang.
Untuk menjaga kepentingan bangsa Indonesia, kebijakan terkait ekspor pasir laut harus ditinjau secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pakar serta pemangku kepentingan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan masa depan Indonesia.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
