Serangan militer Zionis Israel sejak 7 Oktober 2023 sedikitnya telah menewaskan 15.000 warga Palestina. Di antaranya termasuk lebih dari 6.000 korbannya adalah anak-anak. Selain itu, 51,4% bangunan di Gaza Utara hancur luluh lantak akibat dibombardir terus menerus.
Namun, ada akibat perang yang menghancurkan sebagian besar wilayah Palestina dan operasi militer Zionis Israel yang berlarut-larut. Operasi militer Zionis Israel itu telah menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi negaranya. Meningkatnya risiko sistemik bagi Zionis Israel karena kondisi bisnis sedang terpuruk, perdagangan melambat, dan penerbangan ke negara tersebut pun terpaksa dibatalkan, memberikan imbas kepada terhentinya sektor pariwisata. Hal ini juga akan menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi dan politik yang akan terjadi.
Dampak di sektor pariwisata itu dikutip dari laman Timesofisrael.com. “Perang dengan Hamas menyebabkan kerugian bagi Israel setidaknya sebesar NIS 1 miliar (Rp 4,16 miliar) per hari dan diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian negara tersebut dibandingkan konflik-konflik sebelumnya,” demikian menurut laporan perkiraan Kementerian Keuangan.
Kekurangan Tenaga Kerja.
Di sisi produksi perekonomian Zionis Israel, terjadi guncangan pasokan yang dramatis di pasar tenaga kerja, terutama karena semakin ketatnya pembatasan ketersediaan dan mobilitas pekerja. Dikutip dari laman Economist.com, “Sejak tanggal 7 Oktober, Zionis Israel telah mengerahkan lebih dari 360.000 tentara cadangan atau 8% dari tenaga kerja di negara tersebut — jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 1973.”
Guna menambah kekuatan militer di wilayah perbatasan Gaza, Zionis Israel telah mengerahkan tentaranya sebanyak 150.000 personel, salah satu mobilisasi militer terbesar dalam sejarah ke wilayah tersebut.
Baca Juga : Netanyahu Ngotot Perang Akan Terus Berlanjut Sampai Hamas Dilenyapkan
Karena Zionis Israel masih mewajibkan dinas militer bagi warganya yang berusia 18 tahun ke atas, ribuan pekerja terpaksa meninggalkan pekerjaan biasa mereka, untuk bergabung di garis depan. Seperti dalam kasus Divisi Sinai ke-252 yang dikutip dari laman resmi Idf.il, bahwa “Tingkat kesiapan tentara cadangan untuk bertugas di divisi tersebut sekitar 120%” demikian dilaporkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Sekali pun Institut Asuransi Nasional memberikan penggantian kepada pemberi kerja atas tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja yang masuk ke dalam tentara cadangan, biaya yang ditanggung pemberi kerja tetap sama dengan opportunity cost dari kontribusi langsung pekerja terhadap produksi dan penurunan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, perang ini telah menyebabkan tidak adanya dan kurang efisiennya kerja jarak jauh, setidaknya dari 520.000 orang tua yang bekerja. Juga berakibat ditutupnya sebagian atau seluruh sistem pendidikan, tidak adanya 144.000 pekerja yang merupakan penduduk di daerah yang dievakuasi, sebagian besar di wilayah utara dan selatan Israel.
Dikutip dari laman Timesofisrael.com, bahwa “Absennya ribuan pekerja akibat perang yang sedang berlangsung telah merugikan perekonomian Israel sekitar NIS 2,3 miliar (Rp 9,58 triliun) per minggu, atau sekitar 6 persen dari PDB mingguan,” demikian menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Bank Israel pada Kamis (9/11/2023).
Angka tersebut tidak mencerminkan dampak buruk secara keseluruhan pada sisi penawaran pasar tenaga kerja. Sebab, angka ini hanya mengacu pada pekerja Israel dan tidak termasuk biaya yang timbul dari ketidak hadiran pekerja Palestina dan asing lainnya. Misalnya, sektor pertanian Israel kekurangan setidaknya 15.000 pekerja Palestina dan asing, karena pekerja Palestina dilarang atau diusir. Bersamaan dengan hal itu, terjadi pula perpindahan besar-besaran dari Israel yang mencakup 16,2% tenaga kerja yang terdiri dari imigran dan pekerja asing.
Penurunan Permintaan.
Di sisi permintaan agregat, guncangan eksternal menghambat penyerapan produksi dalam dan luar negeri. Hal ini diwujudkan dalam depresi konsumsi barang dan jasa swasta, ditambah dengan penurunan pendapatan rumah tangga yang siap dibelanjakan.
Bank of Israel mengatakan pada Selasa (7/11/2023), bahwa mereka menjual mata uang asing senilai $ 8,2 miliar pada bulan Oktober. Hal ini dilakukan untuk membendung penurunan syikal selama bulan perang Hamas-Israel. Seperti dikutip dari laman Timesofisrael.com, “Setelah pengumuman tersebut, syikal menguat lebih dari 1% dan diperdagangkan sekitar 3,84 terhadap dolar AS di Tel Aviv setelah melemah ke NIS 4,08 terhadap greenback pada tanggal 27 Oktober,” level terendah dalam 11 tahun.
Terlebih lagi, premi risiko yang melekat pada suku bunga di pasar obligasi mulai mencerminkan iklim ketidakpastian yang terjadi di kawasan ini. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi investasi, terutama karena peningkatan biaya modal, penurunan produktivitas, dan gangguan rantai pasokan.
Selain kekurangan tenaga kerja dan penurunan layanan dan konsumsi, sektor teknologi Israel juga terkena dampak. Menurut para ekonom, 10% pekerja Israel bekerja di sektor teknologi tinggi, namun mereka bertanggung jawab atas 50% ekspor negara tersebut. Banyak dari pasukan cadangan yang dipanggil untuk bertugas adalah kaum muda, terpelajar, dan produktif.
Baca Juga : Otoritas Gaza: Lebih dari 14.000 Syuhada, 70% di Antaranya Anak-anak dan Perempuan
Dari perspektif ini, penurunan permintaan swasta dapat diimbangi dengan peningkatan belanja pemerintah sebagai kompensasi. Meski pun paket stimulus fiskal mungkin mendukung keseimbangan makroekonomi Israel, hal ini pun akan sangat bergantung pada lamanya operasi militer.
Seperti dikutip dari laman Newarab.com, “Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich akan mengumumkan anggaran baru, mempresentasikan rencana ekonomi bulan lalu yang mencakup hibah sebesar $ 1 miliar untuk bisnis yang terkena dampak, namun ada juga tuntutan untuk mengalihkan dana dari partai ultra-Ortodoks dan pro-pemukim.”
Di dalam anggaran bulan Mei tahun ini untuk tahun 2023 dan 2024, sekitar $ 4 miliar dialokasikan sebagai dana diskresi kepada partai ultra-Ortodoks dan pro-pemukim, termasuk peningkatan tunjangan bagi laki-laki ultra-Ortodoks untuk belajar daripada bekerja atau bertugas di militer. Selain itu, dampak kemungkinan peningkatan anggaran militer harus diperlakukan berdasarkan distribusinya antara pengeluaran operasional saat ini dan biaya investasi dalam perolehan senjata dan peralatan.
Singkatnya, bagi Zionis Israel, guncangan ekonomi ganda pada pasokan dan permintaan bisa menjadi krisis makro ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan beberapa ekonom Zionis Israel memperkirakan akumulasi biaya sebesar 10% dari PDB jika perang berlangsung selama satu tahun.
Awal bulan ini, Gubernur Bank Sentral Israel mengatakan, perang tersebut merupakan “kejutan besar” terhadap perekonomian dan lebih mahal dari perkiraan. Sebab, para pemimpin politik Israel masih belum jelas mengenai tujuan mereka atau lamanya konflik. Dampak buruk terhadap perekonomian bisa berpengaruh serius dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
