M. Hilal Tri Anwari

Kasus Maryoto hanya menimbulkan kerugian yang relatif kecil, 37 juta Rupiah. Haruskah bersyukur atas tertangkapnya Maryoto? Atau meratapi penegakan hukum yang tumpul rasa keadilannya? Benarkah kita sedang menegakkan hukum tanpa tebang pilih?

Semua teori demokrasi seperti tak berlaku di rawa-rawa politik Indonesia. Terlalu banyak buayanya, sehingga demokrasi yang terlihat gegap-gempita itu senyatanya hanya prosedural belaka. Pemilu sekadar jadi ajang jual-beli suara.

Ibu muda itu tak habis mengerti dengan kebijakan yang ia nilai aneh itu. Memberi makan anak adalah kewajiban orang tua. Mengapa pemerintah mengambil alihnya?

Aksi vandalisme “Adili Jokowi” tampaknya perlu dilihat lebih serius. Dilanjutkan konvoi “Adili Jokowi” di beberapa tempat. Setelah ramai berita tentang vandalisme dan konvoi Adili Jokowi, pesan serupa juga menjadi trending topic di platfom X . Siapa yang menjadi dirigen aksi “Adili Jokowi” itu?

ESDM tak boleh berperilaku layaknya sopir angkot. Mengerem mendadak saat ada perintah penumpang, “Stop Bang..”, tanpa perhatikan rambu, apakah boleh berhenti atau tidak, langsung saja mobil dihentikan. Tentu tindakan ini membahayakan diri sopir, penumpang, dan dapat mengacaukan arus lalu lintas.

“Ibarat pagar makan kedaulatan” menemukan momentum sejarahnya pada waktu-waktu ini. Pagar sepanjang 30 KM di pesisir Tangerang yang masih jadi teka-teki (padahal sudah jelas jawabannya) adalah momentum itu. Pasti ada udang di balik batu!

Tampaknya dokumen itu lebih dimaksudkan sebagai upaya menjaga “tradisi lama” yang pernah mereka terapkan bersama (Kubu Hasto dan Kubu Jokowi) saat masih berhubungan mesra.