Massa yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Jokowi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (12/2/2024) sore. Mereka terdiri sejumlah aktivis dari Petisi 100. Massa dari GAP dalam orasi mereka menyatakan, dalam 10 tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi sejumlah pelanggaran hukum termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Marwan Batubara, salah satu yang menyampaikan orasi dari GAP, penyelenggaraan pemerintahan RI yang dipimpin Presiden Joko Widodo sudah semakin jauh dari amanat konstitusi, reforması, dan daulat rakyat. Berbagai masalah terus muncul hampir di semua sektor kehidupan. Sehingga, kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh darı cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Berikut ini isi tuntutan yang mereka suarakan.
“Bahwa dalam 10 tahun terakhir, berbagai pelanggaran hukum, termasuk konstitusi, UU dan peraturan berlaku telah berlangsung semakin massif dan terbuka. Bahkan beberapa UU dan peraturan telah dibentuk dengan mengabaikan suara rakyat dan memasung demokrasi, guna kepentingan dan pelanggengan kekuasaan Joko Widodo yang semakin otoriter dan anti demokrasi.
“Bahwa Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif, dinilai telah menjalankan pemerintahan dan politik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, mengendalikan, dan berdırı di atas cabang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, mengangkangi konstitusi, serta menyandera sejumlah pimpinan partai, guna meraih ambisi kekuasaan oligarkis dan politik dinasti.
“Bahwa Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar sumpah jabatan sesuai Pasal 9 UUD 1945, bersikap tidak adil, mengarahkan TNI, Polri, dan ASN, serta mengintervensi KPU dan Bawaslu guna mendukung dan memenangkan Paslon Prabowo-Gibran yang sarat kepentingan keluarga dan dinasti Joko Widodo.
Baca juga: KPU Tegaskan Exit Poll Belum Boleh Diumumkan
“Bahwa dengan berbagai fakta di atas, Presiden Joko Widodo diyakini telah melakukan berbagai pelanggaran konstitusi berupa perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap negara sesuai ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Sehingga, Joko Widodo sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan hingga akhir masa jabatan, Oktober 2024.
“Bahwa, DPR dan MPR harus bersikap antisipatif dan aspiratif pada saat pelanggaran konstitusi, politik otoritarianisme, dan pemasungan demokrasi, terjadi secara kasat mata. Biang dari kekacauan dan kerusakan sistem berbangsa dan bernegara ini adalah Presiden Joko Widodo. Karenanya, Joko Widodo harus segera dimakzulkan atau dilengserkan.
“Sehubungan dan hal-hal di atas, maka Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Joko Widodo, sebagaimana telah disuarakan dan dituntut oleh Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat selama ini, dengan ini menyampaikan tiga tuntutan sebagai berikut:
“Pertama, DPR harus segera memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan mengawali pembuktian berbagai perbuatan tercela (sesuai TAP MPR No. VI/2001 dan No. XI/1998), dan pengkhinatan terhadap negara, berupa pembangkangan terhadap sejumlah amanat konstitusi (aantara lain Pasal 9, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, dan lain-lain).
“Kedua, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengundurkan diri dan meminta aparat penegak hukum memulai proses pengusutan dugaan tindak pidana Presiden Jokowi, baik korupsi, penyebaran berita bohong, maupun tindak pidana nepotisme.
“Ketiga, mengajak berbagai kalangan dan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, untuk bergabung dan terus bersuara tanpa henti, agar ketiga tuntutan di atas dapat segera terlaksana.
Baca juga: Dewan Pers Gelar “Deklarasi Kemerdekaan Pers”
“Demikian tiga tuntutan Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Joko Widodo disampaikan. Kiranya MPR masih memiliki kepedulian kepada dan penderitaan rakyat, untuk segera menjalankan tugas kewajiban konstitusi dan aspirasi prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai moral bangsa.”
Tuntutan tersebut disampaikan di Jakarta, 12 Februari 2024, Atas Nama Gerakan Aksi Pemakzulan Joko Widodo (GAP) Joko Widodo. Sejumlah organisasi dicantumkan sebagai elemen yang mengatas namakan GAP Jokowi itu. Mereka adalah UI WATCH, FOR ASLI, APP TNI, FKP2B, GEBRAK, KB APTSI, APIB, ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT/ARM, ASPIRASI, GEMA 77-78, ALIANSI AKTIVIS 98, BBM, WANITA PEJUANG WATAN, FBB, BRAFO, JAISY FATAHILLAH, PPMI, BES, KOMITE PEDULI INDONESIA, KA ITB PENEGAK PANCASILA, PRAMBOS, BARAYA JABAR, SAPA ISLAM, BARKIN, FORMASI.
Sempat terjadi ketegangan ketika aksi demontrasi mereka berlangsung. Sebab, ketika massa GAP menggelar demontrasi itu, ada juga kelompok massa yang lain yang juga melakukan aki demonstrasi. Tetapi, isu yang mereka ungkapkan dalam tuntutannya berbeda.
Wartawan Sabili.id, Hanif Nurrohman, yang saat itu langsung berada di lokasi melaporkan, pihak GAP membentangkan sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan, “Joko Widodo Raja Nepotisme & Dinasti” dan “Lengserkan Jokowi Perusak Demokrasi”. Spanduk-spanduk itu dicetak rapi. Tiga tuntutan mereka, yaitu menuntut DPR RI segera memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi; menuntut Jokowi untuk mundur dan meminta aparat mengusut tindak pidana kepada Jokowi perihal korupsi, nepotisme, dan penyebaran berita bohong; serta meminta masyarakat untuk ikut andil dalam upaya pemakzulan ini, mereka suarakan dalam orasi.
Sementara pihak yang lainnya adalah kelompok yang menyuarakan dukungan terhadap pemerintah dan mengatas namakan Rakyat Indonesia Timur. Mereka juga hadir dengan membentangkan spanduk- spanduk. Di antara spanduk yang mereka bawa, antara lain bertuliskan “Dukung TNI Polri, Tangkap Provokator yang Meresahkan Masyarakat” dan “Lawan Kelompok Makar, Stop Bangun Isu Makar”.
Baca juga: Prof. Dr. H. Din Syamsuddin: “KPU Perlu Segera Klarifikasi Dugaan DPT Bermasalah”
Mereka menggelorakan suara kontra orasi yang disampaikan oleh pihak GAP. “Makzulkan Jokowi itu sudah tidak mungkin. Sudah tidak ada waktu,” demikian antara lain suara orator di mobil komando pendukung Jokowi itu.
Akibat perbedaan aspirasi yang mereka perjuangkan, sempat terjadi ketegangan di antara keduanya. Rangkaian kalimat orasi saling bersahutan dari masing-masing mobil komando. Baik dari massa pro pemerintah maupun massa GAP terlihat saling tak mau kalah.
Massa pro pemerintah itu sempat melempari massa GAP dengan botol air mineral yang masih terisi air. Namun, meski pun dilempari botol, massa GAP tampak tak membalas serangan itu. Mereka tetap melanjutkan orasi yang menyuarakan agar Jokowi dimakzulkan. Alhamdulillah, situasi yang sempat tegang itu tetap aman terkendali dan tidak sampai terjadi bentrokan.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
