Kasus “mantu bodong” kembali mengguncang publik Indonesia. Maksud bodong dalam konteks ini adalah palsu dan tidak sah. Lantaran mantu yang dianggap laki-laki oleh pihak mempelai perempuan, ternyata berjenis kelamin perempuan juga!
Di Pinrang, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu, seorang perempuan menikah dengan sosok “suami”yang belakangan diketahui berjenis kelamin perempuan. Teranyar, kasus serupa muncul di Malang dan menjadi viral dalam beberapa waktu terakhir. Dua peristiwa ini bukan sekadar sensasi sosial, melainkan alarm keras tentang adanya celah serius dalam praktik pernikahan di tengah masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: bagaimana mungkin sebuah pernikahan bisa berlangsung tanpa verifikasi mendalam terhadap identitas calon mempelai? Di sinilah letak persoalan krusial; melemahnya peran wali nikah dalam menjalankan fungsi syar’i yang sesungguhnya.
Dalam Islam, wali nikah bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh dalam menikahkan seorang perempuan. Bahkan dalam banyak pandangan ulama, kehadiran wali merupakan syarat sah pernikahan. Rasulullah SAW menegaskan, “Tidak sah nikah tanpa wali.” Hadis ini menunjukkan bahwa wali bukan pelengkap, melainkan pilar utama dalam akad pernikahan.
Taufik Hidayat
Hadist lain mengungkapkan: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. At-Tirmidzi)
Begitu pentingnya sosok wali dalam pernikahan sesuai syari’at Islam. Kesemuanya itu memiliki tujuannya yang jelas; selamatnya pernikahan sesuai ketentuan Islam. Pada hakekatnya, peran wali setidaknya mencakup beberapa hal penting. Pertama, memastikan keabsahan identitas calon suami, baik dari sisi agama, jenis kelamin, maupun latar belakangnya. Kedua, menilai kelayakan calon suami dalam aspek akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan memimpin rumah tangga. Ketiga, memberikan perlindungan kepada anak perempuan dari potensi penipuan, manipulasi, atau eksploitasi dalam pernikahan.
Kasus “mantu bodong” yang terjadi di Pinrang dan Malang memperlihatkan kegagalan fungsi-fungsi tersebut. Ada kemungkinan wali tidak menjalankan perannya secara optimal, baik karena kelalaian, kurangnya pengetahuan agama, atau bahkan karena tekanan sosial dan arus arus budaya. Dalam beberapa kasus, proses pernikahan cenderung dipercepat tanpa proses tabayyun (klarifikasi) yang memadai.
Para wali justru menyerahkan secara bongkokan urusan pernikahan itu pada anak mereka. Tidak mau cawe-cawe, bahkan mengabaikan hal penting untuk mengecek aspek keagamaan, latarbelakang, bahkan kesiapan mental-sosial dari calon mantunya yang semestinya menjadi mandat syari’at sebagai wali.
Taufik Hidayat
Dalam situasi di mana orientasi LGBT makin tumbuh subur akhir-akhir ini, dekadensi moral keagamaan yang juga makin parah, mestinya para wali bertindak ekstra hati-hati. Pernikahan adalah peristiwa sakral yang akan berdampak pada kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wali harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai sikap abai, lalai, dan pasrah pada keinginan anak, yang justru akan menjerumuskan mereka semua pada kefasikan.
Karena itu, penting bagi para orang tua; terutama yang memiliki anak perempuan, untuk kembali memahami posisi mereka sebagai wali nikah sesuai ajaran Islam. Menjadi wali bukan sekadar hadir dalam akad, tetapi aktif dalam proses seleksi dan pengawasan. Orang tua perlu mengenal secara mendalam calon pasangan anaknya, tidak hanya dari cerita, tetapi juga melalui verifikasi nyata.
Selain itu, pemahaman keagamaan tentang pernikahan perlu diperkuat. Banyak orang tua yang mungkin memahami wali hanya sebagai simbol, bukan sebagai penjaga (protector) dalam arti yang sebenarnya. Padahal dalam Islam, wali adalah benteng pertama yang melindungi kehormatan dan masa depan anak perempuannya.
Lembaga keagamaan dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk memperketat proses administrasi pernikahan. Verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, dan edukasi pranikah harus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi praktik penipuan yang merugikan.
Pada akhirnya, fenomena “mantu bodong” bukan sekadar kisah aneh yang viral, tetapi cermin dari lemahnya sistem sosial dan keagamaan dalam menjaga kesucian pernikahan. Menguatkan kembali peran wali nikah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung secara sah, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Taufik Hidayat
Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga. Dan wali adalah penjaga pertama dari amanah tersebut. Jika peran ini dijalankan dengan baik, maka potensi penyimpangan seperti yang terjadi belakangan ini dapat dicegah sejak awal.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
