Di dalam banyak peristiwa sejarah, perang sering dipahami sebagai pertarungan ideologi, perebutan wilayah, atau konflik antar kekuatan militer. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, di balik banyak peperangan besar dunia, sering kali tersembunyi satu faktor yang jauh lebih mendasar, yaitu tentang perebutan sumber daya energi.
Dari batu bara hingga minyak bumi, energi telah menjadi urat nadi peradaban modern sekaligus obyek perebutan kekuatan global. Siapa yang menguasai energi, sering kali ia pula yang memiliki pengaruh terhadap arah politik dunia. Maka, untuk memahami berbagai konflik internasional dari perang besar abad ke-20 hingga ketegangan geopolitik hari ini, kita tidak bisa mengabaikan satu fakta penting bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen kekuasaan dalam percaturan politik global.
Perang sering kali tidak hanya soal ideologi atau kekuasaan, tetapi juga soal sumber daya. Jika kita melihat kembali ke masa Perang Dunia II, terlihat salah satu faktor penting di balik berbagai ekspansi militer adalah kebutuhan terhadap energi. Pada awal Perang Dunia II, Nazi Jerman melakukan penyerangan ke Polandia. Salah satu alasan strategisnya adalah karena Polandia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di Eropa selain milik Jerman dan United Kingdom.
Bagi Jerman, batu bara memiliki nilai yang sangat penting karena negara ini tidak memiliki cadangan minyak yang memadai. Keterbatasan itulah yang membuat Jerman kemudian mencari cara untuk mengatasi kekurangan energi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan mesin perangnya, Jerman mengembangkan teknologi pembuatan synthetic oil, yaitu bahan bakar cair yang dihasilkan dari batu bara.
Fitya Nabila Rabbani
Bahan bakar sintetis inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin perang Nazi, mulai dari kendaraan militer hingga pesawat tempur. Dengan kata lain, batu bara menjadi pengganti minyak yang tidak dimiliki oleh Jerman. Dari sini, kita bisa melihat bahwa energi selalu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam konflik global. Maka, ketika perang berakhir, yang diperebutkan bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga pengaruh terhadap sumber daya dunia.
Secara formal pihak yang memenangkan perang adalah blok Allied Powers. Namun, dalam praktik geopolitik global, banyak analis menilai bahwa pemenang terbesar sebenarnya adalah Amerika. Di dalam setiap perang selalu ada “hadiah” geopolitik, dan salah satu yang paling menentukan adalah penguasaan sumber energi dunia.
Salah satu contoh yang paling jelas terlihat di Arab Saudi. Setelah perang, Amerika Serikat mendapatkan akses besar terhadap cadangan minyak negara tersebut melalui perusahaan Arabian American Oil Company yang dikenal sebagai Saudi Aramco. Sebagai imbalannya, Amerika memberikan jaminan keamanan bagi Arab Saudi. Sebuah hubungan politik dan ekonomi yang bahkan masih berlangsung hingga hari ini. Inilah yang sering disebut sebagai politik tukar kepentingan; keamanan ditukar dengan akses terhadap energi.
Pola yang sama sebenarnya tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Di berbagai negara yang memiliki cadangan energi besar, dinamika politik di dalam negeri sering kali tak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik global. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam kasus Iran. Pada awal 1950-an, Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh, mengambil langkah berani dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Iran. Saat itu, perusahaan terbesar yang beroperasi di sana adalah Anglo-Persian Oil Company, perusahaan milik Inggris yang kemudian menjadi cikal bakal dari BP.
Ketika nasionalisasi tersebut dilakukan, praktis tidak ada lagi minyak dari Iran yang mengalir ke negara-negara Barat. Tentu saja, situasi ini menimbulkan guncangan besar dalam hubungan politik internasional saat itu. Tak lama kemudian, Mossadegh digulingkan dari kekuasaan dan Iran kembali dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi. Setelah itu, perusahaan-perusahaan Barat kembali masuk. Pembagian keuntungan minyak pun berubah sekitar 60 persen untuk Amerika dan 40 persen untuk Inggris. Kondisi ini berlangsung hingga akhirnya pada tahun 1979 terjadi Iranian Revolution yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran kembali menutup akses Barat terhadap industri minyaknya. Artinya, baik Amerika maupun Inggris tidak lagi memiliki kendali terhadap sumber daya energi Iran.
Muhammad Haikal Lukmanulhakim
Dari sinilah konflik panjang antara Iran dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar selesai. Salah satu akar persoalannya adalah karena minyak Iran tidak lagi mengalir ke negara-negara maju, khususnya Barat. Karena itu, hingga hari ini, banyak yang melihat bahwa Amerika masih memiliki obsesi untuk kembali mendapatkan akses terhadap sumber daya tersebut. Caranya pun sering kali menggunakan pola lama, mengganti kepemimpinan dengan figur yang lebih mudah diatur, agar aliran minyak kembali mengarah ke negara-negara Barat.
Pola seperti ini juga terlihat di negara lain yang memiliki cadangan energi besar, semisal Venezuela. Negara ini memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Karena itu, dinamika politik di negara tersebut sering kali tidak bisa dilepaskan dari upaya memengaruhi kepemimpinan nasional dengan mengganti pemimpin negara dengan figur yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Ketegangan ini kemudian kembali memanas ketika konflik Iran dan Israel meletus. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengguncang jalur energi global. Salah satu yang paling krusial adalah ketika muncul ancaman penutupan Strait of Hormuz, sebuah jalur laut yang menjadi salah satu arteri utama perdagangan minyak dunia.
Di dalam situasi seperti ini, perhatian masyarakat Indonesia pun mulai tertuju kepada posisi kita sendiri di tengah pusaran geopolitik energi global tersebut. Sebab, ketika jalur distribusi minyak dunia terguncang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen, tetapi juga oleh negara pengimpor energi seperti Indonesia. Situasi ini kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai perjanjian perdagangan (ART) yang dimiliki Indonesia, termasuk kesepakatan dengan Amerika Serikat. Di dalam salah satu klausul perjanjian tersebut disebutkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban membeli komoditas energi dengan nilai sekitar 15 miliar dolar per tahun.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah ada klausul yang mewajibkan pihak penjual untuk selalu menjual minyak kepada Indonesia? Jika tidak ada kewajiban menjual, maka penjual (Amerika, red) memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kepada siapa minyak tersebut akan dijual, terutama ketika pasokan global sedang terganggu. Artinya, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan pasokan energi, sementara harga minyak bisa dimainkan mengikuti kondisi pasar global.
Di sisi lain, secara logistik impor minyak dari Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar 45 hari perjalanan kapal dalam kondisi normal. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa lama Indonesia mampu bertahan jika terjadi gangguan pasokan energi global? Belum lagi persoalan teknis lain yang jarang dibicarakan. Misalnya, apakah jenis minyak dari Amerika sepenuhnya cocok dengan konfigurasi kilang minyak yang dimiliki Indonesia? Jika tidak cocok, maka proses pengolahan akan membutuhkan penyesuaian yang tentu tidak sederhana.
Muhammad Anwar
Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar. Ia mengingatkan, perdagangan energi tidak hanya soal kontrak atau kesepakatan di atas kertas, tetapi juga menyangkut realitas teknis dan geopolitik di lapangan. Di dalam perdagangan energi, terdapat tiga komponen utama yang harus terpenuhi: harus ada volume yang jelas; jalur perdagangan dan kapal yang aman; serta ketersediaan dana. Jika salah satu dari tiga unsur ini tidak terpenuhi, maka transaksi tidak akan terjadi. Sehingga, dalam kondisi dunia yang sedang mengalami guncangan energi seperti sekarang, pemerintah Indonesia seharusnya membaca situasi ini sebagai peringatan strategis. Apalagi cadangan energi nasional kita sendiri sering kali disebut berada pada level yang cukup rentan jika terjadi gangguan distribusi global dalam waktu lama.
Jika jalur perdagangan energi terganggu, jika pasokan dunia berkurang, atau jika harga melonjak secara drastis, maka dampaknya tidak hanya berhenti pada sektor energi. Ia akan menjalar ke seluruh sendi kehidupan negara, mulai dari stabilitas ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga stabilitas sosial. Itulah sebabnya, setiap negara seharusnya memiliki strategi energi yang matang.
Ketika harga minyak naik, negara harus tahu apa yang harus dilakukan. Ketika harga turun, negara juga harus tahu strategi apa yang harus dipersiapkan. Tanpa perencanaan seperti itu, sebuah negara akan selalu berada dalam posisi reaktif terhadap guncangan global. Sebab, ketika pasokan energi terganggu, yang goyah bukan hanya sektor energi. Yang ikut goyah adalah ekonomi nasional, stabilitas sosial masyarakat, bahkan arah kebijakan negara.
Sabda Rasulullah, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Di dalam konteks dunia modern, “api” tidak lagi sekadar dimaknai sebagai api dalam arti literal, tetapi juga energi yang menopang kehidupan manusia termasuk minyak dan berbagai sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dasar peradaban. Namun, realitas dunia hari ini justru menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama umat manusia justru sering kali dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak, baik negara besar maupun korporasi global. Akibatnya, energi yang seharusnya menjadi kebutuhan bersama, berubah menjadi alat politik, alat tekanan, bahkan alat dominasi dalam percaturan geopolitik dunia.
