Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter (Piagam Board of Peace), pada Kamis (22/1/2026), di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam tersebut menandai dimulainya operasional Board of Peace (Dewan Perdamaian) sebagai badan internasional baru yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) yang digagas di Davos itu memunculkan euforia sekaligus kegelisahan. Di satu sisi, keterlibatan Indonesia dalam BoP itu dibaca sebagai pengakuan atas peran global kita. Namun di sisi lain, ada empat “lampu kuning” tanda peringatan yang patut dicermati secara jernih dan kritis, sebagaimana disampaikan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal.
Keganjilan pertama, menurut Dino, justru muncul dari dokumen paling mendasar tentang piagam Board of Peace itu sendiri. Tidak ada satu pun rujukan eksplisit mengenai Palestina atau Gaza. Padahal, gagasan awal pembentukan badan ini lahir dari rencana 29 poin untuk mendorong perdamaian di Gaza. Ketika piagam tersebut dibandingkan secara pasal demi pasal dengan mandat PBB, tampak jelas adanya pergeseran serius.
Board of Peace yang ditandatangani di Davos bukan sekadar forum kerja sama, melainkan menyerupai organisasi internasional yang sepenuhnya dibangun dan dikendalikan oleh satu figur: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Struktur kepemimpinannya sangat hierarkis, seluruh kepala negara berada di bawah arahannya, setiap keputusan strategis harus mendapat persetujuannya, bahkan mekanisme pergantian pimpinan pun sepenuhnya bergantung pada penunjukan olehnya. Pola seperti ini bukan saja janggal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan antarnegara.
Lampu kuning kedua terlihat dari sikap personal Trump yang terbawa ke dalam forum internasional. Surat Trump kepada Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang secara sepihak membatalkan undangan Kanada untuk bergabung dengan Board of Peace, menjadi sinyal kuat bahwa forum ini diperlakukan layaknya klub eksklusif milik pribadi. Kritik Carney terhadap Trump di Davos dibalas dengan eksklusi politik, meski pun Kanada adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Faktanya jelas, siapa pun yang bersikap kritis tidak mendapat tempat, bahkan jika berasal dari lingkaran sekutu sendiri.
Kegelisahan semakin dalam ketika Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu, justru menjadi bagian dari Board of Peace. Sosok yang secara langsung memimpin operasi militer yang meluluhlantakkan Gaza itu kini duduk di forum yang mengklaim diri sebagai wadah perdamaian, sementara rakyat Palestina — yang menjadi korban utama — sama sekali tidak diberi ruang. Lebih dari itu, pengaruh Netanyahu terhadap Trump, baik secara politik maupun psikologis, dinilai sangat besar. Penjajah Israel, melalui jaringan seperti AIPAC serta jalur ekonomi, sosial, dan media, memiliki dominasi luar biasa dalam politik luar negeri dan domestik Amerika Serikat. Di dalam konfigurasi seperti ini, peran Indonesia di Board of Peace menjadi jauh lebih kecil. Tanpa kehati-hatian, Indonesia justru berisiko dimanfaatkan atau diperalat oleh kepentingan penjajah Israel.
Lampu kuning keempat terlihat jelas dalam peresmian Board of Peace di Davos. Pidato-pidato tokoh kunci seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Steve Witkoff, nyaris sepenuhnya absen dari empati terhadap penderitaan rakyat Palestina selama dua tahun terakhir. Di dalam paparan linimasa penjajahan Gaza, tidak ada rujukan terhadap sekitar 70.000 korban jiwa. Angka yang oleh PBB sendiri dikategorikan sebagai genosida. Bahkan istilah “freedom”, yang lazim menjadi mantra dalam retorika politik Amerika, sama sekali tidak digunakan untuk menggambarkan nasib warga Palestina. Sebaliknya, panggung Davos justru dipenuhi puja-puji terhadap Trump, seolah forum ini lebih merupakan perayaan figur ketimbang upaya sungguh-sungguh mencari perdamaian.
Karena Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam Board of Peace, Dino Patti Djalal menekankan bahwa pemerintah perlu melangkah dengan kewaspadaan strategis. Opsi untuk keluar harus selalu disimpan dan ditegaskan sejak awal. Jika Board of Peace terbukti menjauh dari mandat PBB, mengecilkan peran hukum internasional, atau berubah menjadi instrumen politik luar negeri Trump yang bertentangan dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia, maka keluar dari forum tersebut adalah pilihan yang sah dan bermartabat. Indonesia juga harus tegas menolak kewajiban iuran sebesar satu miliar dolar hanya demi status keanggotaan.
Fahmi Salim
Di dalam konteks Gaza, persoalan paling rumit tentu menyangkut keberadaan Hamas — baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, maupun militer. Di titik ini, Indonesia justru memiliki modal pengalaman yang berharga. Indonesia pernah mengelola proses demiliterisasi dan reintegrasi GAM pasca-Perjanjian Helsinki di Aceh, membangun rekonsiliasi dengan Timor Leste setelah referendum yang penuh kekerasan, serta berperan sebagai mediator dalam penjajahan di Kamboja. Pengalaman-pengalaman ini dapat dibagikan sebagai perspektif alternatif dalam Board of Peace. Bukan untuk menggurui, tetapi untuk menunjukkan bahwa perdamaian tidak pernah lahir dari penghapusan sepihak satu pihak.
Presiden Trump sendiri disebut sangat berharap pada kontribusi Indonesia dalam pembentukan International Stabilization Force, pasukan perdamaian yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB. Karena itu, Indonesia harus terlibat sejak awal dalam perumusan mandat, aturan main, dan modalitas pasukan tersebut. Perannya harus jelas: menjaga gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina. Indonesia tidak boleh terjebak menjadi sekadar “satpam proyek properti negara lain”, apalagi diberi tugas melucuti senjata Hamas — misi yang bukan hanya di luar mandat TNI, tetapi juga berpotensi menimbulkan permusuhan dengan sebagian rakyat Palestina.
Gagasan “New Gaza” dan “New Rafah” yang dipresentasikan di Davos memang tampak futuristik dan menjanjikan secara visual, tetapi terasa terlampau muluk dan beraroma bisnis. Indonesia perlu meyakinkan Board of Peace bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina bukanlah proyek ekonomi megah, melainkan solusi politik dan sosial yang adil. Puluhan ribu korban jiwa telah meninggalkan luka kolektif yang dalam, melahirkan trauma, amarah, dan tekad balas dendam, yang tidak bisa disembuhkan dengan suntikan dana miliaran dolar, apalagi jika pendekatannya mengabaikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina. Sejarah Indonesia sendiri mengajarkan satu hal penting: yang dituntut rakyat bukan pertama-tama kesejahteraan, melainkan kemerdekaan. Perdamaian tanpa kemerdekaan hanya akan melanggengkan penjajahan, penindasan, dan diskriminasi.
Kekhawatiran lain adalah cara Netanyahu memandang Board of Peace sebagai sarana untuk mematikan aspirasi kemerdekaan Palestina, menyingkirkan rakyat Palestina dari tanahnya sendiri, dan memperkuat kontrol penjajah Israel atas wilayah Palestina. Karena itu, sejak awal Indonesia harus menegaskan garis merahnya. Jika dalam satu atau dua tahun tidak ada komitmen nyata menuju solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, maka Indonesia perlu menarik diri.
Anas Nasrullah
Pada akhirnya, posisi Indonesia di Board of Peace haruslah sebagai anggota yang kritis, independen, dan berdaulat. Bukan anggota pasif dan penurut seperti yang mungkin diharapkan ketua forum. Jika Indonesia merasa diperalat, diseret ke agenda-agenda yang absurd, atau dilibatkan dalam langkah-langkah yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip konstitusional, maka pilihan paling terhormat adalah angkat kaki.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa saja yang duduk di forum-forum elite dunia, tetapi siapa yang tetap berdiri tegak ketika keadilan coba dinegosiasikan. Indonesia tidak lahir dari kompromi dengan penjajah, melainkan dari perlawanan terhadap penjajahan. Maka, akan menjadi ironi besar jika hari ini Indonesia justru ikut berada dalam skema global yang menormalisasi penjajahan penjajah Israel atas Palestina, memoles penderitaan dengan jargon perdamaian, dan menyingkirkan hak kemerdekaan atas nama stabilitas.
Perdamaian sejati tidak pernah lahir dari ketimpangan, apalagi dari membungkam suara rakyat yang dijajah. Jika Board of Peace gagal menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama dan justru menjadi alat untuk mengabadikan penjajahan penjajah Israel di Palestina, maka tidak ada kehormatan yang perlu dipertahankan di sana. Indonesia harus memilih: setia pada prinsip kemerdekaan dan keadilan, atau larut dalam panggung perdamaian palsu yang menutup mata terhadap penjajahan. Dan sejarah — seperti biasa — akan menilai dengan kejam.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
