Langit Timur Tengah kembali memerah ketika Amerika Serikat (AS) bersama Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Ledakan di sekitar Teheran dan sejumlah fasilitas strategis menjadi eskalasi besar yang mengirimkan pesan keras kepada kawasan dan dunia. Ketegangan yang sebelumnya terbungkus dalam diplomasi alot kini pecah dalam bentuk kekuatan bersenjata. Serangan itu terjadi di tengah proses negosiasi yang belum sepenuhnya buntu. Jalur komunikasi masih terbuka, mediator regional masih bekerja, dan harapan terhadap solusi diplomatik belum sepenuhnya padam.
Di dalam membaca situasi ini, mantan diplomat Indonesia, Dino Patti Djalal, melihat serangan tersebut tidak berhenti pada isu nuklir semata. Narasi resmi mungkin menempatkan program nuklir Iran sebagai alasan utama, tetapi realitas geopolitik menunjukkan sasaran yang lebih dalam, yaitu akan melemahkan, bahkan menumbangkan pemerintahan di Teheran.
Jika tujuan strategisnya adalah perubahan rezim, maka konflik ini hampir pasti akan panjang. Sejarah intervensi internasional memperlihatkan bahwa mengganti pemerintahan bukanlah operasi kilat. Ia menuntut tekanan berlapis, di antaranya militer, ekonomi, politik, hingga operasi intelijen yang sistematis. Tekanan itu bisa berbentuk dukungan terhadap oposisi domestik, penguatan sanksi ekonomi, pembatasan akses keuangan global, hingga operasi terselubung yang menggerus stabilitas internal.
Pada saat yang sama, Iran bukan aktor pasif. Negara ini memiliki pengalaman panjang menghadapi embargo dan tekanan internasional. Struktur politiknya terbiasa beroperasi dalam situasi krisis. Selain itu, Iran memiliki jejaring pengaruh yang signifikan di berbagai titik Timur Tengah, baik dalam bentuk hubungan politik maupun aliansi militer tidak langsung. Artinya, respons Teheran tidak akan terbatas pada pertahanan teritorial. Setiap eskalasi berpotensi menjalar keluar dari batas geografisnya, menyeret aktor-aktor regional lain, dan memperluas spektrum konflik.
Fitya Nabila Rabbani
Konflik yang awalnya dibingkai sebagai upaya menghentikan ancaman tertentu dapat berubah menjadi perang proksi yang melebar. Jalur perdagangan energi, stabilitas Selat Hormuz, hingga dinamika keamanan di Teluk Persia bisa terguncang. Ketika kawasan yang menyuplai sebagian besar kebutuhan energi global berada dalam ketidakpastian, dampaknya tidak lagi regional, melainkan global. Inflasi energi, gangguan rantai pasok, dan ketidakstabilan pasar keuangan hanyalah sebagian dari konsekuensi yang mungkin muncul.
Di dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa Iran adalah pihak yang diserang. Kegagalan perundingan tidak pernah menjadi legitimasi otomatis untuk agresi bersenjata. Bahkan, laporan dari mediator kawasan menunjukkan adanya kemajuan dalam dialog sebelum serangan terjadi. Karena itu, langkah militer tersebut memunculkan preseden berbahaya bahwa kebuntuan negosiasi dapat diselesaikan dengan bom. Jika pola ini diterima sebagai norma baru, maka arsitektur keamanan internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II akan semakin rapuh.
Dinamika sikap terhadap konflik global itu pun menguat di dalam negeri. Sebanyak 60 tokoh dan 70 organisasi masyarakat sipil menyerukan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Seruan tersebut lahir dari kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang ambigu di tengah eskalasi kekerasan yang terus meluas. Serangan Amerika dan Israel ke Iran dinilai semakin merusak fondasi perdamaian dunia, sehingga Indonesia didesak untuk menegaskan sikap dan memastikan konsistensi antara prinsip yang disampaikan di forum internasional dengan langkah konkret yang diambil dalam praktik diplomasi. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa pertarungan narasi dan arah kebijakan tidak hanya berlangsung di tingkat global, tetapi juga di ruang publik dalam negeri.
Di dalam negeri, muncul wacana bahwa Indonesia siap mengambil peran sebagai penengah. Pernyataan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersedia terbang ke Teheran untuk meredakan konflik memunculkan optimisme sekaligus tanda tanya. Secara moral, inisiatif perdamaian tentu terdengar mulia. Namun secara realitas geopolitik, upaya tersebut menghadapi tembok tebal. Negara adidaya yang telah memutuskan opsi militer jarang membuka ruang mediasi eksternal, apalagi ketika tujuan strategisnya bersifat mendasar. Ego kekuatan besar dan kalkulasi domestik sering kali menutup pintu kompromi pada tahap awal konflik.
M. Hilal Tri Anwari
Selain itu, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kedekatan dan tingkat kepercayaan. Hubungan Indonesia dan Iran dalam setahun terakhir tidak menunjukkan intensitas diplomatik yang cukup kuat untuk menopang peran mediator tingkat tinggi. Tidak ada rangkaian pertemuan bilateral signifikan yang dapat menjadi fondasi trust mendalam. Di dalam diplomasi, kedekatan personal antar pemimpin dan kesinambungan komunikasi memainkan peran penting. Tanpa itu, mediasi berisiko menjadi simbolis, bukan substantif.
Lebih jauh lagi, mediasi yang kredibel menuntut penerimaan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel sebagai aktor yang secara aktif melakukan serangan. Realitas politik menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Tanpa saluran resmi dan tanpa kesiapan semua pihak untuk duduk bersama, gagasan mempertemukan Teheran, Washington, dan Tel Aviv, dalam satu meja dialog tampak sangat sulit diwujudkan. Di dalam situasi seperti ini, kegagalan bukan hanya kemungkinan, tetapi probabilitas yang tinggi dan itu bisa berdampak pada kredibilitas diplomasi Indonesia sendiri.
Karena itu, yang lebih mendesak bagi Indonesia bukanlah ambisi mediasi yang prematur, melainkan kejelasan sikap. Sebab, serangan militer terhadap negara berdaulat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini dikemukakan Indonesia di berbagai forum internasional. Di dalam pidatonya di Sidang Umum PBB tahun lalu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai. Konsistensi terhadap prinsip itu kini diuji. Mengambil posisi yang jelas bukan berarti memusuhi kekuatan besar, melainkan menjaga integritas kebijakan luar negeri.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta tidak selalu berjalan seiring dengan Washington dalam setiap isu global. Pada berbagai momentum penting, Indonesia pernah berdiri berbeda demi mempertahankan prinsip non-blok dan kedaulatan sikap. Sikap tegas bukanlah bentuk konfrontasi, melainkan pernyataan bahwa hukum internasional tidak boleh tunduk kepada kepentingan sepihak. Di dalam jangka panjang, kredibilitas Indonesia di mata dunia justru akan ditentukan oleh konsistensi tersebut.
Dengan demikian, serangan Amerika dan Israel ke Iran bukan sekadar peristiwa militer sesaat. Ia adalah titik uji bagi tatanan global yang semakin rapuh. Ia menguji apakah dunia masih percaya kepada diplomasi, atau telah menerima bahwa kekuatan bersenjata adalah bahasa utama hubungan internasional. Di tengah situasi itu, Indonesia dihadapkan pada pilihan terlibat dalam ambisi mediasi yang belum tentu realistis, atau memperkuat peran moralnya sebagai penjaga norma dan hukum internasional. Di dalam dunia yang kian keras dan pragmatis, mungkin keteguhan pada prinsip justru menjadi kontribusi paling berharga.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
