Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus memanaskan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang sebelumnya berlangsung dalam bentuk perang proksi kini semakin mendekati konfrontasi terbuka. Serangan terhadap fasilitas militer, instalasi strategis, hingga target-target penting di Iran menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi sekadar tekanan diplomatik atau operasi terbatas, tetapi telah berkembang menjadi eskalasi militer yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan secara lebih luas.
Situasi ini terjadi di tengah tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung di Palestina. Sejak 7 Oktober 2023, penjajah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang mengakibatkan kehancuran luar biasa. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, lebih dari 67.000 warga Palestina syahid dalam kurun dua tahun terakhir, termasuk sekitar 20.000 anak-anak. Selain itu, sekitar 1,9 juta warga Gaza atau hampir 80 persen populasi wilayah tersebut terpaksa mengungsi akibat serangan yang terus berlangsung.
Di dalam situasi konflik yang begitu brutal itu, Iran menjadi salah satu aktor yang secara terbuka melakukan konfrontasi langsung terhadap penjajah Israel. Pada 13–14 April 2024, Iran meluncurkan serangan besar menggunakan kombinasi drone, rudal jelajah, dan rudal balistik sebagai balasan atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Serangan tersebut menandai salah satu momen paling signifikan dalam konflik kawasan, karena untuk pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung dari wilayahnya.
Ketegangan itu kembali meningkat pada 1 Oktober 2024 ketika Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik ke wilayah Israel yang memicu sirene peringatan di berbagai kota. Situasi semakin memburuk setelah pada 13 Juni 2025 Israel melancarkan serangan berskala besar langsung ke Iran dengan menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer, dan sejumlah lokasi strategis lain. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa ratusan orang tewas dan lebih dari seribu lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Muhammad Haikal Lukmanulhakim
Namun, di tengah situasi yang semakin memanas, masyarakat di Indonesia justru memperlihatkan dinamika yang berbeda. Alih-alih berfokus pada agresi militer yang terjadi dan dampaknya terhadap dunia Islam, sebagian diskursus yang berkembang di media massa dan media sosial justru dipenuhi perdebatan sengit mengenai persoalan Sunni dan Syiah. Perdebatan tersebut sering kali berlangsung emosional dan berujung pada saling menyalahkan. Tidak sedikit yang kemudian mencoba menentukan pihak mana yang layak dibela dan pihak mana yang harus ditolak hanya berdasarkan identitas mazhab. Diskusi tentang konflik geopolitik akhirnya berubah menjadi polemik teologis yang begitu tajam.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang jauh lebih kompleks. Salah satu fakta yang sering luput dari perhatian adalah hubungan antara Hamas dengan Iran. Hamas sendiri dikenal sebagai gerakan yang berasal dari Ikhwanul Muslimin dan secara teologis berada dalam spektrum Sunni. Namun, dalam dinamika geopolitik kawasan, Hamas justru menjalin kerja sama dengan Iran yang bermazhab Syiah. Poros perlawanan terhadap penjajah Israel yang sering disebut sebagai al-Muqawwamah melibatkan berbagai aktor di kawasan. Di dalamnya terdapat kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, berbagai milisi di Irak, serta Ansharullah di Yaman. Sebagian besar kelompok tersebut berasal dari latar belakang Syiah, namun dalam praktiknya mereka berada dalam satu poros perlawanan yang sama dengan Hamas yang Sunni dalam menghadapi Israel.
Lantas, jika Iran dan kelompok Syiah kerap dinarasikan sebagai musuh Islam oleh sebagian pihak, mengapa justru mereka menjadi aktor yang secara aktif memberikan dukungan militer terhadap perjuangan Palestina? Mengapa pula Hamas yang merupakan gerakan Sunni tetap menjalin hubungan strategis dengan mereka?
Menariknya, jika menengok ke masa lalu, Indonesia sebenarnya pernah melalui periode ketika perbedaan Sunni dan Syiah hampir tidak menjadi isu besar dalam ruang publik. Pada awal hingga pertengahan dekade 2000-an, Presiden Iran saat itu, Mahmud Ahmadinejad, justru dipandang sebagai simbol keberanian dalam menantang dominasi Barat dan Israel. Retorikanya yang keras terhadap Amerika Serikat, sikapnya yang terang-terangan membela Palestina, serta gaya hidupnya yang dikenal sederhana membuat dia mendapatkan simpati luas dari banyak kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia.
Fitya Nabila Rabbani
Di dalam berbagai forum diskusi dan ceramah, Ahmadinejad bahkan sering dijadikan contoh pemimpin yang berani menentang hegemoni global. Yang menarik, pada masa itu identitas Ahmadinejad sebagai seorang Syiah hampir tidak pernah dipersoalkan secara serius. Diskusi publik lebih berfokus pada sikap politiknya terhadap ketidakadilan global daripada latar belakang mazhabnya.
Perubahan besar mulai terasa setelah pecahnya konflik di Suriah pada tahun 2011. Konflik yang pada awalnya berangkat dari tuntutan politik rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad perlahan berubah menjadi perang yang dibingkai dengan identitas sektarian. Keterlibatan berbagai kekuatan regional dan global mulai dari Arab Saudi, Iran, Turki, Israel, hingga negara-negara Barat semisal Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, membuat konflik tersebut semakin kompleks. Narasi sektarian yang awalnya tidak terlalu dominan kemudian berkembang menjadi salah satu kerangka utama dalam membaca konflik tersebut.
Sejak saat itu, perdebatan mengenai Sunni dan Syiah mulai menyebar luas ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia. Diskursus yang sebelumnya berada di ruang akademik atau kajian teologis perlahan berubah menjadi polemik publik yang tajam dan sering kali emosional. Padahal, dalam realitas politik global, perpecahan antara Sunni dan Syiah tidak lagi sekadar persoalan teologis. Ia telah menjadi instrumen yang kerap dimanfaatkan dalam permainan geopolitik.
Seruan untuk persatuan umat Islam sebenarnya telah lama disampaikan oleh berbagai tokoh. Pemimpin revolusi Iran, Khomeini, misalnya, pernah menggagas Hari Quds Internasional sebagai momentum tahunan untuk mengingatkan dunia Islam agar bersatu dalam membela Palestina.
Dan dalam kenyataannya, pihak yang menyerang dunia Islam tidak pernah membedakan identitas mazhab korbannya. Bom yang dijatuhkan di Gaza tidak pernah menanyakan apakah yang menjadi korban adalah Sunni atau Syiah. Rudal yang menghancurkan rumah-rumah warga sipil juga tidak memilah identitas mereka. Ketika Gaza terus dibombardir dan banyak negara Muslim memilih berhati-hati secara diplomatik, justru Iran bersama sekutunya seperti Hizbullah di Lebanon dan Ansharullah di Yaman yang berada di garis depan konfrontasi militer dengan penjajah Israel.
Anas Nasrullah
Pandangan yang mencoba melihat persoalan ini secara lebih proporsional juga pernah disampaikan oleh ulama Indonesia, Habib Rizieq Shihab (HRS). Ia menegaskan, membela Iran dalam konteks perjuangan Palestina tidak otomatis berarti mengikuti atau membenarkan seluruh ajaran Syiah. Menurut HRS, persoalan aqidah tetap harus dijaga secara tegas. Namun, pada saat yang sama, umat Islam juga perlu bersikap adil dalam melihat realitas politik yang terjadi. Di dalam konteks perjuangan Palestina, Iran disebut telah memberikan dukungan yang sangat besar, termasuk bantuan finansial yang nilainya mencapai triliunan rupiah kepada Hamas untuk mendukung perjuangan dan pembangunan kemanusiaan di Palestina.
Pimpinan Hamas sendiri dalam berbagai kesempatan juga mengakui bahwa mereka menerima bantuan dari Iran. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam realitas konflik yang keras, kerja sama lintas mazhab dapat terjadi ketika tujuan yang dihadapi adalah musuh yang sama. Karena itu, sikap yang diperlukan adalah ketegasan dalam memahami tiga hal sekaligus: memahami sejarah dengan jernih, membaca realitas politik secara obyektif, dan tetap menjaga prinsip-prinsip aqidah secara konsisten.
Perbedaan mazhab tidak seharusnya menjadi alasan untuk dengan mudah menjatuhkan vonis kafir kepada pihak lain. Di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, para ulama selalu mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam perkara takfir, yaitu mengkafirkan sesama Muslim.
Pada intinya, perpecahan internal umat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melihat dunia Islam tetap terbelah. Ketika umat Islam terus disibukkan dengan perdebatan sektarian yang tidak berujung, penjajah Israel terus memperluas agresinya dan Amerika Serikat memberikan perlindungan penuh secara militer, finansial, dan diplomatik. Pada saat umat Islam terpecah dalam rivalitas internal, siapa yang paling dirugikan? Jelas, perhatian terhadap isu yang lebih besar, seperti perjuangan kemerdekaan Palestina, yang sering kali terpinggirkan.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
